Mari kita duduk bersama, kami yang memfasilitasi pertemuan dan akan kita lakukan di Kantor BPODT di Parapat,19 Oktober 2023, Kamis nanti
Medan (ANTARA) - Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) bersama seluruh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Dinas Pariwisata di tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba segera membahas kartu kuning dari UNESCO.

Kepala Divisi Komunikasi Publik BPODT, Nelson Lumbantoruan mengatakan pertemuan tersebut nantinya juga dihadiri oleh Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (BPTCUGGp) untuk memberikan penjelasan terkait hal yang perlu diperbaiki.

"Kami sudah keliling ke kabupaten-kabupaten untuk menyampaikan. Mari kita duduk bersama, kami yang memfasilitasi pertemuan dan akan kita lakukan di Kantor BPODT di Parapat tanggal 19 Oktober 2023, Kamis nanti," ujarnya pada kegiatan Kunjungan Media dan Diskusi Terpumpun di Kawasan TCR, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Selasa.

Ia menuturkan tujuh kabupaten tersebut yakni Kabupaten Toba, Dairi, Simalungun, Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Karo.

Nelson mengatakan berdasarkan keterangan dari tim penilai UNESCO, ada beberapa hal dari seluruh Situs Warisan Geologi (Geosite) di Danau Toba yang belum memenuhi standard.

Baca juga: Pengunjung Toba Caldera capai 233 ribu orang selama Januari-September

Baca juga: Pemprov berjuang keras cabut status kartu kuning Geopark Kaldera Toba

"Seperti apa kartu kuningnya, gimana, karena ada 16 Geosite. Jadi perlu kita ketahui apa yang dilakukan, apa tugas badan geopark yang di SK-kan gubernur itu adalah mengelola, mengembangkan 16 Geosite yang ada di Danau Toba," katanya

Ia melanjutkan beberapa lokasi yang merupakan Geosite yakni air terjun Situmurun, Penatapan Huta Ginjang, Desa Tipang, Danau Sidihoni, Desa Sibaganding, dan lainnya yang tersebar di tujuh kabupaten yang mengelilingi Danau Toba.

"Jadi 16 geosite itulah yang dinilai, itu jugalah yang jadi pertanggungjawaban oleh badan itu. Jadi nanti badan geopark ini yang kita undang akan memberikan penjelasan seperti apa kartu kuning ini, karena persisnya kami tidak tahu ini," sebutnya.

Menurut Nelson, pihaknya hanya bertugas sebagai fasilitator pertemuan tersebut agar Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark dapat menjelaskan kepada semua kabupaten terkait perbaikan pengelolaan Geosite di wilayah masing-masing.

"Satu per satu nanti dijelaskan, lalu solusinya apa. Supaya kita nanti di tahun 2024 mensinkronisasi programnya bagaimana mengatasi masalah itu. Sehingga kartu kuning yang diberikan ini bisa kita selesaikan, dan dua tahun ke depan kartu kuning bisa menjadi kartu hijau," ujarnya.

Baca juga: Menparekraf: "Kartu kuning" dorongan sinergi pengelolaan Kaldera Toba

Baca juga: Kemenparekraf sarankan BOPDT lakukan kolaborasi kelola Danau Toba

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2023