SKALA bertujuan untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan melalui peningkatan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan serta berfokus pada penguatan elemen strategis pada sistem pemerintahan daerah.
"Seperti manajemen keuangan publik dan standar pelayanan minimal," ucap Budiyanto Sidiki di Gorontalo, Rabu.
Ada juga perencanaan dan penganggaran, serta penguatan perspektif dan pengarusutamaan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial).
Baca juga: KDEKS Provinsi Gorontalo permudah pelaku UMK urus sertifikat halal
Baca juga: Sekda Provinsi Gorontalo umumkan pembatalan AMFC 2023
"Pola kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia melalui program SKALA ini hadir untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian layanan dasar di Provinsi Gorontalo. Kita perlu bersyukur Gorontalo menjadi satu dari delapan pemda provinsi di Indonesia yang terpilih," ungkap Budi.
Budiyanto menilai pemenuhan layanan dasar ini menjadi hal penting karena perannya sebagai sebuah upaya untuk menjamin ketersediaan akses bagi masyarakat. Untuk itu, pemenuhan layanan dasar juga menjadi tolak ukur kinerja pemerintah.
Terlebih melihat berbagai indikator kinerja pembangunan Provinsi Gorontalo masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup banyak seperti kemiskinan pada angka 15,15 persen, kemiskinan ekstrem 4,28 persen, dan IPM 69,81 persen.
Serta, sektor kesehatan untuk angka prevalensi tengkes yang masih berada di atas nasional 23,8 persen, angka Kematian ibu sebanyak 52 kasus dan angka kematian bayi sebanyak 228 kasus.*
Baca juga: Wakil Ketua MPR dorong peningkatan SDM Gorontalo
Baca juga: Provinsi Gorontalo deklarasikan pembentukan Kata Kreatif
Pewarta: Adiwinata Solihin
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
