Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) menyebutkan percepatan inklusif penyandang disabilitas perlu komitmen ASEAN yang jelas mengingat tantangannya antara lain kesadaran kolektif terhadap disabilitas yang masih minim.

"Inklusif disablitas harus dimaknai seluruh masyarakat agar disabilitas, tanpa terkecuali, betul-betul bisa berpartisipasi. Kalau kita lihat konteks regional, maka komitmen negara-negara ASEAN juga harus diikuti dengan milestone yang jelas,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono dalam siaran pers di Jakarta. Rabu.

Negara-negara ASEAN telah menegaskan komitmennya untuk mempercepat inklusi dan pemberdayaan disabilitas dengan menjadikan disabilitas sebagai pusat pembangunan. Hal tersebut merupakan hasil diskusi Forum Tingkat Tinggi ASEAN yang salah satunya membahas rencana kemitraan untuk disabilitas pada Rabu (11/10) di Makassar.

Oleh karena itu, pada forum tersebut dibahas upaya-upaya yang dapat dilakukan negara-negara ASEAN dan mitra ASEAN untuk percepatan inklusif disabilitas.

Baca juga: Mensos: ASEAN berdiskusi bahas penanganan disabilitas lebih manusiawi

Ketua Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia, Bambang Shergi Laksmono, mengatakan percepatan agenda inklusif disabilitas perlu bekerja sama dengan masyarakat guna mendorong partisipasi aktif dan pemberdayaan disabilitas, serta membiarkan disabilitas memilih.

Selain itu, kata Bambang, perlu diperhatikan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas diantaranya dengan membangun kapasitas dan kemandirian individu, menghapus batasan baik sosial, infrastruktur, serta menghindarkan penyandang disabilitas menjadi korban praktik diskriminasi, degradasi lingkungan, kekeringan, konflik, dan sebagainya.

Dalam konteks percepatan inklusif disabilitas dan kemitraan, Menteri Sosial (Menso) Tri Rismaharini menekankan keakuratan data dan keterlibatan seluruh masyarakat dalam memahami karakteristik setiap penyandang disabilitas.

“Kita harus mengetahui karakteristik masing-masing disabilitas agar kita bisa memberikan penanganan yang tepat," ujarnya.

Baca juga: Diskusi ASEAN di AHLF hasilkan Rekomendasi Makassar

Berdasarkan kebutuhan itulah, kata dia, Kementerian meluncurkan Gelang Rungu Wicara (Gruwi) pada Juli 2023 dan Gelang Disabilitas Grahita pada Agustus 2023 untuk menjawab kebutuhan spesifik penyandang disabilitas.

Alat aksesibiltas lain seperti kursi roda elektrik, tongkat penuntun adaptif dan ponsel pintar untuk tuna netra juga diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Sejak tahun 2022 Kemensos juga telah melaksanakan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

“Tinggal kita dorong misalnya dengan platform yang tidak hanya bekerja di tingkat nasional tetapi juga regional dan internasional. Yang terpenting dalam membangun kewirausahaan khususnya bagi disabilitas bukanlah modal, tetapi motivasi. Dengan demikian, saudara-saudara kita yang disabilitas memiliki semangat untuk membangun kehidupan baru.” ujar Mensos Risma.

Baca juga: Mensos: Kemajuan inklusi disabilitas di ASEAN masih hadapi tantangan

 

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023