Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ahmadi Noor Supit usai pertemuan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.
"Tadi tidak disinggung karena baru akan dibahas di Banggar. BLSM baru akan dibahas teknisnya dalam rapat di Banggar nanti. Apakah ada penolakan apa nggaknya," ujarnya.
Saat ini, lanjutnya, pemerintah melakukan penghematan anggaran dengan pemotongan anggaran hingga 10 persen setiap kementerian yang semestinya kebijakan itu tidak dipukul rata. Harus ada yang ditoleransi, agar kebijakan itu tidak merugikan masyarakat.
"Mestinya penghematan yang betul-betul tidak mengganggu terhadap kebutuhan mendesak dan rasional di sebuah kementerian/lembaga, seperti untuk sektor kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PKB, Bahruddin Nasory mengatakan, pemotongan anggaran seharusnya tidak sampai menganggu kinerja lembaga atau kementerian.
"Misalnya Komnas HAM. Kalau dipotong pasti terganggu kerjanya, dan lebih dibubarkan saja," ungkap Bahruddin.
Selain Menteri Koordinator Perekonomian M Hatta Rajasa, pertemuan itu juga dihadiri Menteri Keuangan M Chatib Basri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
