Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sukaryo Teguh Santoso mengingatkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengejar target penurunan stunting 14 persen tinggal 10 bulan lagi.
"Butuh upaya maksimal untuk mengejar target prevalensi stunting 14 persen. Waktunya, kalau kita hitung tinggal 10 bulan lagi," kata Teguh saat menjadi pembicara di Markas Besar (Mabes) TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis.
Ia menyampaikan, pada Bulan Agustus 2024, tim survei sudah mulai mendata prevalensi stunting, sehingga perlu upaya dan kerja keras untuk mencapai target 14 persen sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Karena itu, semua pihak mesti bekerja keras dan membuat terobosan-terobosan dalam menurunkan stunting dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif," ucap dia.
Menurut Teguh, berdasarkan data empiris, prevalensi stunting dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan.
Berdasarkan data dari Riset kesehatan dasar (Riskesdas), pada 2018 prevalensi penurunan stunting sebesar 30,8 persen, 27,7 persen pada 2019, 24,4 persen pada 2021, dan 21,6 persen pada 2022.
"Kita bersyukur ikhtiar pemerintah sudah banyak dilakukan. Tren prevalensi stunting terus turun, tahun 2023 ini kita targetkan turun 3,8 poin jadi 17,8 persen," ucap Teguh.
Ia memaparkan, ada 71 juta entitas keluarga di seluruh Indonesia dari hasil pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13,5 juta keluarga berisiko stunting.
Untuk mengatasi jumlah keluarga berisiko stunting itu, ada tiga sasaran prioritas, yakni calon pengantin sebagai pencegahan prakonsepsi (sebelum pembuahan), ibu hamil dan ibu pascapersalinan, dan anak usia 0-23 bulan.
Teguh juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI yang turut berperan serta melalui upaya nyata menurunkan stunting.
Sementara itu, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letnan Jenderal TNI Bambang Ismawan juga membahas Peran TNI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian Inflasi di Daerah.
Ia mengucapkan, diskusi yang diselenggarakan bersama BKKBN kali ini harus menghasilkan upaya nyata dan bermanfaat bagi sesama.
"Hasil diskusi ini harus bisa dilaksanakan di lapangan. Mungkin antardaerah bisa berbeda pelaksanaannya, karena itu perlu koordinasi antar daerah," katanya.
Ia menuturkan, peran nyata TNI di lapangan sangat dibutuhkan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat.
Baca juga: Kemenkes fokus tingkatkan KB pascapersalinan turunkan stunting dan AKI
Baca juga: Kemenkes fokus tingkatkan KB pascapersalinan turunkan stunting dan AKI
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
