"Pemerintah sebagai regulator harus mampu memastikan tidak terjadinya monopoli usaha di Tanjung Priok," kata Arwani Thomafi kepada ANTARA.
Menurut Arwani, kepastian tersebut dibutuhkan antara lain karena pemerintah berkewajiban menjaga iklim usaha yang kondusif agar perekonomian terjaga stabilitasnya.
Apalagi, ujar dia, aksi mogok di Priok pada Senin (3/6) dipicu oleh informasi atau isu akan dibentuknya badan usaha bidang transportasi darat oleh Pelindo I, II, III, dan IV.
"Hal ini meresahkan para pengusaha angkutan truk di Tanjung Priok," katanya.
Ia juga menegaskan kejadian mogok kerja akan sangat mengganggu iklim usaha dan perekonomian nasional yang pada akhirnya berdampak negatif bagi masyarakat.
Sebelumnya, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II membantah bahwa rencana pembentukan anak usaha yang akan dilakukan BUMN tersebut mematikan usaha swasta yang mendukung aktivitas kepelabuhanan.
"Ekspansi yang dilakukan perusahaan tidak bertujuan mematikan usaha pendukung kegiatan kepelabuhanan," kata Direktur Utama Pelindo II Richard Jose Lino di Jakarta, Senin.
Pewarta: Muhammad Razi Rahman
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
