Pengembangan perhutanan sosial ini tidak bisa dibebankan hanya pada Dinas Kehutanan saja, perlu kolaborasi dengan berbagai OPD sehingga benar-benar bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar hutanPadang (ANTARA) -
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan upaya untuk mengembangkan program perhutanan sosial guna membantu perekonomian masyarakat sekitar hutan perlu kolaborasi dari banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Pengembangan perhutanan sosial ini tidak bisa dibebankan hanya pada Dinas Kehutanan saja, perlu kolaborasi dengan berbagai OPD sehingga benar-benar bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar hutan," katanya di Padang, Minggu.
Ia mengatakan Dinas Kehutanan berperan untuk pengurusan izin perhutanan sosial di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sementara Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura bisa memberikan bantuan bibit dan pembinaan.
Kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian, lanjutnya, memberikan dukungan untuk pengemasan, akses pasar, dan pemasaran.
"Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) agar membantu perbaikan akses jalan, tujuannya agar mobilisasi produk pertanian masyarakat lancar," katanya.
Ia berharap dengan dukungan itu masyarakat sekitar hutan bisa memaksimalkan potensi perhutanan sosial tanpa merusak hutan, sehingga secara ekonomi tetap tumbuh tetapi kelestarian lingkungan juga terjaga.
Baca juga: Gubernur Sumbar minta OPD fasilitasi usaha berbasis perhutanan sosial
Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi menyampaikan per 31 Juli 2023 luas perhutanan sosial di provinsi itu mencapai 287.554 hektare, terdiri dari 205 unit dari skema Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan.
Perhutanan sosial tersebut, menurutnya, telah memberikan dampak positif pada 175,892 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan di Sumbar.
"Perhutanan sosial juga telah terbukti bisa menekan tingkat kerusakan hutan," katanya.
Selain itu, lanjut dia, melalui perhutanan sosial diharapkan dapat lahir pusat ekonomi mikro baru berbasis komoditi hasil hutan bukan kayu di daerah. Ragam produknya seperti madu, kopi, rotan, manau, pasak bumi, dan jasa lingkungan (ekowisata) di tingkat tapak.
Dengan demikian diharapkan masyarakat sekitar kawasan hutan yang selama ini kesulitan secara ekonomi dapat bertumbuh tanpa mengesampingkan kelestarian hutan.
Baca juga: Sumbar-KKI Warsi sepakat kembangkan perhutanan sosial
Baca juga: Legislator: KLHK izinkan Sumbar kelola hutan nagari dan kemasyarakatan
"Pengembangan perhutanan sosial ini tidak bisa dibebankan hanya pada Dinas Kehutanan saja, perlu kolaborasi dengan berbagai OPD sehingga benar-benar bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar hutan," katanya di Padang, Minggu.
Ia mengatakan Dinas Kehutanan berperan untuk pengurusan izin perhutanan sosial di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sementara Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura bisa memberikan bantuan bibit dan pembinaan.
Kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian, lanjutnya, memberikan dukungan untuk pengemasan, akses pasar, dan pemasaran.
"Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) agar membantu perbaikan akses jalan, tujuannya agar mobilisasi produk pertanian masyarakat lancar," katanya.
Ia berharap dengan dukungan itu masyarakat sekitar hutan bisa memaksimalkan potensi perhutanan sosial tanpa merusak hutan, sehingga secara ekonomi tetap tumbuh tetapi kelestarian lingkungan juga terjaga.
Baca juga: Gubernur Sumbar minta OPD fasilitasi usaha berbasis perhutanan sosial
Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi menyampaikan per 31 Juli 2023 luas perhutanan sosial di provinsi itu mencapai 287.554 hektare, terdiri dari 205 unit dari skema Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan.
Perhutanan sosial tersebut, menurutnya, telah memberikan dampak positif pada 175,892 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan di Sumbar.
"Perhutanan sosial juga telah terbukti bisa menekan tingkat kerusakan hutan," katanya.
Selain itu, lanjut dia, melalui perhutanan sosial diharapkan dapat lahir pusat ekonomi mikro baru berbasis komoditi hasil hutan bukan kayu di daerah. Ragam produknya seperti madu, kopi, rotan, manau, pasak bumi, dan jasa lingkungan (ekowisata) di tingkat tapak.
Dengan demikian diharapkan masyarakat sekitar kawasan hutan yang selama ini kesulitan secara ekonomi dapat bertumbuh tanpa mengesampingkan kelestarian hutan.
Baca juga: Sumbar-KKI Warsi sepakat kembangkan perhutanan sosial
Baca juga: Legislator: KLHK izinkan Sumbar kelola hutan nagari dan kemasyarakatan
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
