"Ini pasti ada sumber salahnya di data. Jangankan masyarakat namun penjabat saja ada yang terima bansos waktu itu," kata Iman kepada wartawan di Jakarta, Rabu.
Karena itu, Iman menuturkan, perlunya ada pembersihan data (cleansing data) agar bisa diperoleh jumlah penerima bantuan sosial yang valid dan untuk memastikan bantuan itu tepat sasaran.
"Dinas Sosial DKI harus tahu dimana sumber salahnya. Jangan sampai terulang lagi, kebanyakan itu kan kemarin pasti data COVID-19," katanya.
Dia menegaskan, pemerintah provinsi harus lebih meningkatkan komunikasi antarpihak terkait agar bisa dirinci data penduduk yang benar-benar miskin dan membutuhkan bantuan sosial.
Apalagi Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan 1,1 juta warga Jakarta yang terdapat di dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masuk ke dalam kategori tidak layak untuk menerima bantuan sosial (bansos).
Berdasarkan DTKS Februari 2022 tercatat sebanyak 4.497.724 warga. Namun sebanyak 1.143.639 warga tidak layak untuk menerima bansos.
"Jadi yang betul-betul termiskin yang kita berikan, tiba-tiba yang atas-atas yang tidak miskin tapi merasa miskin," katanya.
Penerima bansos di DKI Jakarta pada Februari 2022 berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) tercatat sebanyak 213.945 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemensos, Supomo dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (23/10) mengungkapkan, data tersebut jauh di bawah angka 1,1 juta yang disebutkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.
Baca juga: Kemensos tegaskan penerima bansos DKI Jakarta di DTKS 213.945 KPM
Baca juga: Dinsos DKI temukan 1,1 Juta warga tak layak terima bansos
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
