Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian periode jabatan 2014-2019 Andi Amran Sulaiman kembali mendapat amanah untuk menjabat sebagai Menteri Pertanian RI era Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Syahrul Yasin Limpo karena terjerat korupsi.

Menggunakan setelan kemeja putih dan jas hitam, serta didampingi sang istri, Amran sudah tiba di Istana Negara, Jakarta, sekira pukul 07.00 WIB karena akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk menempati posisi di Kementerian Pertanian dengan masa jabatan kurang lebih 1 tahun atau hingga Oktober 2024.

Pengalaman memimpin Kementerian Pertanian menjadi salah satu alasan Jokowi kembali memercayakan posisi tersebut kepada Amran. Orang nomor satu di Indonesia itu menilai Amran telah memahami dan mengerti tentang penanganan pertanian di Tanah Air.

Usai dilantik Presiden Joko Widodo, pria kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, itu mengaku mendapat mandat untuk meningkatkan produksi pertanian, terutama beras menjelang musim panen pada awal tahun 2024. Amran akan mencari solusi dari berbagai keluhan yang datang dari petani.

DIa mengambil satu contoh keluhan petani, dia laporkan ke Presiden. Jika petani berteriak tidak ada pupuk, itu artinya tanda-tanda produksi akan turun.


Fokus 1 tahun 

Setibanya di Kantor Kementerian Pertanian yang berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Amran menyempatkan diri untuk bertemu awak media.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan bahwa pelantikannya penuh dengan berkah karena pada malam sebelum resmi menjabat sebagai Menteri Pertanian, hujan mengguyur sejumlah kawasan di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengahm hingga Indonesia timurm di tengah kondisi kemarau berkepanjangan dan el nino.

Sesuai pesan Presiden Jokowi untuk meningkatkan produksi beras, Amran mengaku akan berfokus untuk memperkuat produksi berbagai komoditas strategis seperti padi dan jagung.

Pria kelahiran tahun 1968 itu bertekad mampu menekan jumlah impor beras yang pada 2023 mencapai 3,5 juta ton hingga ke titik nol agar Indonesia kembali menjadi negara swasembada beras layaknya tahun 2017 dan 2021 lalu.

Dampak fenomena el nino pada tahun ini masih lebih rendah dibandingkan el nino 2015 saat dulu ia menjabat sebagai mentan. Bahkan, pada tahun tersebut, Indonesia mampu menjaga produksi gabah, sehingga tidak dibutuhkan kebijakan untuk mengimpor beras.


Perilaku anti-korupsi

Sepertinya pria yang sudah mendedikasikan hidupnya kepada pertanian, dengan memilih untuk kuliah di jurusan pertanian pada jenjang Strata 1, Strata 2, dan Strata 3 di Universitas Hasanuddin, Makassar, itu paham betul mengenai kekhawatiran insan pertanian terhadap adanya perilaku korupsi, seperti yang menjerat menteri sebelumnya.

Apalagi posisinya sebagai bos sebuah perusahaan yang bergerak di sejumlah lini, mulai dari pertambangan, kelautan, perikanan, hingga peternakan dan perkebunan, tentu perlu dijaga terkait perilaku kolusi. 

Sama dengan keputusannya untuk menutup perusahaan racun tikus miliknya saat menjadi Menteri Pertanian era Jokowi-Jusuf Kalla, tekad tidak menyelewengkan kekuasaan sebagai menteri, kembali ditegaskannya.

Pada hari pertama menjabat, ia menjamin bahwa tidak akan ada konflik kepentingan antara posisinya sebagai Mentan dengan posisinya sebagai pengusaha. Tak segan ia kembali mengingatkan bahwa selama menjabat sebagai Mentan, harta kekayaannya malah menyusut hingga Rp50 miliar.


Pekerjaan rumah

Meski jabatan efektif Amran sebagai Mentan hanya setahun, bukan berarti ia bisa bersantai-santai. Kementerian Pertanian mempunyai setumpuk pekerjaan rumah yang menanti untuk diselesaikan.

Utamanya tentu produksi beras karena pada November ini sudah mulai memasuki musim tanam. Bahkan, sejumlah daerah yang masih memiliki kecukupan air sudah memulai masa tanam sejak Oktober.

Kementan sendiri mematok target produksi gabah setara beras menjadi 35 juta ton sepanjang 2024, melonjak dibandingkan 2023 yang hanya 31 juta ton.

Amran harus mampu memperkuat input produksi. Dimulai dari penyediaan bibit padi yang unggul dan berkualitas, perbaikan infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan bendungan agar petani mendapat pasokan air yang cukup, hingga memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk.

Tak hanya untuk mencukupi kebutuhan panen raya yang dimulai pada Februari hingga Juni 2024, komoditas lain, seperti jagung, juga membutuhkan ketersediaan pupuk dalam jumlah besar.

Selain memastikan target produksi beras bisa tercapai, Amran juga harus mampu memastikan aspek hulu hingga hilir harus dikerjakan bersama melalui upaya kolaboratif yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan lain di bidang pertanian.

Produksi beras tentu menjadi kunci terwujudnya stabilisasi harga dan stok beras. Jika produksi melimpah, tentu petani senang karena hasil panenya bisa diserap sepenuhnya oleh penggiling padi dan masyarakat sebagai konsumen, tentu tidak terbebani harga beras yang mahal karena kurangnya stok beras.

Tentu dengan catatan harga beras di tingkat petani dan penggiling padi tidak boleh terlalu rendah atau di bawah harga acuan pemerintah (HAP) yang telah disepakati bersama.

Selain beras, Kementan juga harus membenahi importasi bawang putih yang secara khusus menjadi perhatian Ombudsman RI, karena terdapat kendala pada penerbitan izin impor bawang putih.

Amran harus tegas kepada importir bawang putih agar melaksanakan impor sesuai dengan kuota yang telah diberikan, baik jumlah maupun harganya tidak boleh melebihi aturan agar masyarakat tidak menjerit dan atau tidak kelebihan stok.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2023