"Anggaran Kementerian BUMN 2014 yang lebih kecil dibanding kementerian lainnya tidak apa-apa, karena memang kebutuhannya kecil," kata Dahlan usai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu.
Menurut Dahlan, karena kebutuhan anggaran Kementerian BUMN tidak terlalu besar maka disesuaikan saja. "Jadi sudah seharusnya tidak usah mengada-ada soal anggaran."
DPR menerima usulan Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebesar Rp130.789.500.000, untuk selanjutnya dibahas Badan Anggaran DPR-RI.
DPR juga menyetujui pemangkasan anggaran Kementerian BUMN pada APBN-P 2013 sebesar Rp9,126 miliar, menjadi Rp134,5 miliar.
Menurut Dahlan, pagu anggaran Kementerian BUMN 2014 dialokasikan untuk Sekretariat dan Staf Ahli sebesar Rp102,09 miliar, pagu Kedeputian Teknis Rp14,7 miliar, dan pagu Deputi RPS Rp13,89 miliar.
"Anggaran Kementrian BUMN diprioritaskan pada program pembinaan perusahaan-perusahaan BUMN. Di Kementrian BUMN anggaran hanya untuk biaya pegawai, biaya perjalanan dinas, dan konsultan," ujar Dahlan.
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2013
