Kepala LAN Adi Suryanto nilai reformasi birokrasi masih belum maksimal

Jakarta (ANTARA) - Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto menilai bahwa reformasi birokrasi masih belum maksimal setelah bergulir selama satu dekade.

Hal itu disampaikan saat memaparkan orasi ilmiahnya setelah dikukuhkan sebagai Guru Besar atau Profesor bidang Ilmu Administrasi Publik di Politeknik STIA LAN Jakarta yang digelar di Graha Makarti Bhakti Nagari, ASN Corporate University, Jakarta Pusat, Senin.

"Satu dekade bergulirnya reformasi birokrasi dinilai masih belum optimal, hal ini didasarkan pada beberapa indikator seperti indeks persepsi korupsi di tahun 2022 Indonesia menempati posisi ke-6 di negara ASEAN," tegasnya.

Menurutnya, hal itu menunjukkan masih tingginya angka KKN di kalangan birokrasi, indikator lainnya ease of doing business (EODB) yang cenderung stagnan pada peringkat 73 dari 190 negara, Indikator Government Effectiveness Index (GEI) sebagai parameter efektivitas dan kualitas pelayanan publik juga masih jauh dari harapan.

Dari berbagai indikator tersebut, lanjutnya, terlihat jelas bahwa proses reformasi birokrasi selama ini masih berjalan ditempat dan hanya sebagai formalitas sehingga belum menimbulkan dampak yang signifikan bagi kemajuan bangsa.

Pengukuhan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46276/M/07/2023 tentang Kenaikan Jabatan Akademik Dosen yang ditandatangani pada 28 Agustus 2023.

Dalam Orasi ilmiahnya yang berjudul “Transformasi Pengembangan Kompetensi ASN sebagai Strategi Mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia”, Adi Suryanto menambahkan bahwa program kerja prioritas Presiden Joko Widodo pada masa kepemimpinan 2019-2024 adalah menitikberatkan Reformasi Birokrasi dengan mengubah cara kerja birokrasi yang lebih cepat, produktif, inovatif dan kompetitif.

Transformasi organisasi tidak lagi menggunakan cara pengendalian yang otokratis dan hirarkis tetapi telah bergeser kepada pengembangan kemampuan belajar. Oleh karena itu, LAN sejak awal pandemi telah memulai melakukan transformasi kebijakan pengembangan kompetensi dengan model agile learning yang lebih berfokus pada model pembelajaran ASN untuk berpikir kritis, inovatif serta fleksibilitas dan kolaborasi.

"Untuk membangun model agile learning ini diperlukan transformasi ecosystem pembelajaran yang mencakup 4 pilar yaitu : desain program, transformasi peran trainer, pemberdayaan teknologi dan kerangka manajemen mutu. Keempat pilar tersebut menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan ASN yang profesional dan berkelas dunia,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan ucapan selamat kepada Prof. Adi Suryanto atas pencapaiannya dalam dunia akademik dengan dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Publik.

Dalam sambutannya Bambang Soesatyo mengatakan, konstitusi mengamanatkan kepada negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ditengah tantangan dan dinamika yang semakin kompetitif, kita membutuhkan sebanyak mungkin insan-insan cendekia sebagai sumberdaya pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing global.

"Kehadiran guru besar memiliki kontribusi penting untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut, karena pada hakekatnya guru besar adalah pengajar, pendidik sekaligus peneliti yang mengabadikan hasil penelitiannya untuk masyarakat," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo.

Namun, Bamsoet mengungkapkan bahwa jumlah guru besar di negara ini masih sangat sedikit berdasarkan data tahun 2022 dari 317 ribu dosen aktif yang tercatat hanya sekitar 2,6 persen yang menjadi guru besar, oleh karena itu kita perlu mendorong peningkatan jumlah guru besar sampai pada rasio yang ideal ungkapnya.

“Pengukuhan Prof. Adi Suryanto menjadi Guru Besar ini menjadi sebuah contoh konkrit pengabdian kepada masyarakat, dan harapannya kedepan akan lebih banyak guru besar baru yang dilahirkan dari berbagai perguruan tinggi sehingga upaya pemerintah untuk mencerdaskan bangsa dapat segera terwujud”, harap Ketua MPR RI.

Hadir dalam pengukuhan ini Menteri PAN RB, Azwar Anas, Plt. Kepala ANRI, Imam Gunarto, Gubernur Jawa timur, Khofifah Indar Parawansa, Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, Kabaintelkam, Komjen. Pol. Suntana, dan Guru Besar dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.

Baca juga: Kementerian BUMN jelaskan reformasi birokrasi di bawah Erick Thohir

Baca juga: MenPANRB: BRIN berperan pacu reformasi birokrasi atasi kemiskinan