"Redistribusi tanah yang sudah kami realisasikan terdiri dari tanah terlantar sekitar 1,3 juta hektare dan kawasan hutan 2,6 juta hektare," kata Menteri ATR/BPN Hadi Thahjanto dalam konferensi pers usai mengikuti Rapat Kerja Nasional Reformasi Agraria 2023 di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan, redistribusi tanah berupa pelepasan kawasan hutan dan tanah terlantar ditargetkan mencapai seluas 4,5 juta hektare dan sudah direalisasikan seluas 3,9 juta ha.
Dari luas tanah yang sudah redistribusi, kata dia, terdapat 8,7 persen yang sudah diberikan sertifikat atau tidak bermasalah (clean and clear).
Hadi Thahjanto mengatakan pemerintah juga menyiapkan langkah mempercepat redistribusi tanah dengan membentuk satuan tugas yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait.
"Yang lain (tanah yang belum diredistribusikan) akan kita bentuk satgas untuk bisa kita selesaikan clean and clear dan kemudian bisa masuk pada sertifikasi tanah," katanya.
Upaya percepatan ini merupakan bagian dari Reforma Agraria untuk mengatasi kemiskinan ekstrem serta memenuhi hak-hak masyarakat Indonesia.
Reforma Agraria merupakan proses penataan ulang susunan atau restrukturisasi kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria khususnya tanah.
Rakernas Reformasi Agraria 2023 dihadiri Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko, serta diikuti ratusan kepala daerah secara langsung maupun virtual.
Baca juga: Airlangga: Sertifikasi tanah transmigrasi capai 140.590,72 hektare
Baca juga: Menteri ATR: Negara perhatikan petani gurem lewat reforma agraria
Baca juga: Menteri ATR: GTRA untuk percepat penyelesaian hambatan Reforma Agraria
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Citro Atmoko
Copyright © ANTARA 2023
