"Kebijakan terkait berbasis transit itu, maka akan kita arahkan ke sana sehingga semua terfokus pada daerah yang akan dikembangkan," kata Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta Heru Hermawanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Heru menuturkan, dengan adanya pengembangan kota yang terarah ini menjadikan kinerja pemerintah optimal dan berdaya sehingga anggaran yang dikeluarkan juga terfokus.
Menurut dia, tidak ada kota yang maju jika tidak memperhatikan transportasinya termasuk integrasi antarmoda serta sistem pengelolaan dan pembayaran secara digital.
Baca juga: Integrasi transportasi dinilai harus selaras dengan tata ruang kota
Terlebih, menurut dia, adanya digitalisasi ini membuat pemerintah semakin kuat untuk memiliki data sehingga siap mengeksekusi kebijakan.
"Dengan adanya konsep berbasis transit dan digital ini menjadi pangkal awal untuk mengembangkan Jakarta ke langkah berikutnya," tuturnya.
Karena itu, dia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun kementerian terkait berpartisipasi sekaligus berkolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.
Dia menegaskan, adanya peran pemerintah sebagai eksekutor tentunya bisa tegas membuat aturan agar pengembangan kota bisa terlaksana secara tertib dan lancar
"Jangan kita melihat bahwa dengan aturan yang ada semua terhenti, justru dengan aturan kita berani untuk melangkah," tegasnya.
Baca juga: Legislator: Perlu perbaikan tata ruang industri guna kurangi polusi
Dia menyebutkan, enam tujuan penataan ruang sebagai visi Jakarta pada 2042, yakni pembangunan kota yang berorientasi transit dan digital.
Lalu, hunian layak huni dan berkeadilan serta lingkungan pemukiman mandiri, ruang pelayanan kota yang berketahanan dan terintegrasi wilayah sekitar serta penataan pesisir dan Kepulauan Seribu yang berkelanjutan.
Kemudian, penataan ruang mendukung peran daerah sebagai kota bisnis berskala global serta pusat pemerintahan dan kebudayaan.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
