"Pelaksanaan sistem jaminan sosial memiliki tiga isu mendasar, mulai dari kepesertaan, pelayanan, dan pembiayaan," kata Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar pada Media Workshop bertema "Transformasi Mutu Layanan JKN, Wujudkan Layanan JKN Berkesinambungan" di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu.
Program JKN per 1 September 2023 sudah mencakup 94,60 persen penduduk Indonesia dengan tingkat pemanfaatan layanan di fasilitas kesehatan mencapai 502,8 juta peserta pada 2022.
Melihat pertumbuhan kepesertaan Program JKN, Timboel menilai isu kepesertaan sudah relatif membaik, meskipun masih terdapat peserta yang tidak mengetahui status keaktifan kepesertaan JKN.
“Ini yang perlu didorong kepada peserta bahwa BPJS Kesehatan bukan hanya kuratif, namun juga menyediakan promotif dan preventif," ujarnya.
Baca juga: BPJS Kesehatan fokus tingkatkan mutu layanan pada sepuluh tahun JKN
Untuk itu Timboel mendorong agar peserta aktif mengecek status kepesertaannya dengan mencoba mengakses pelayanan di FKTP, sehingga nantinya bisa mengetahui apalah status kepesertaan masih aktif atau tidak.
Selain itu, kata dia, isu terpenting yang terdapat dalam Program JKN adalah soal pelayanan.
"Meskipun BPJS Kesehatan sudah menggaungkan digitalisasi, namun apabila tidak mendapat dukungan penuh dari fasilitas kesehatan maka hal tersebut tidak bisa menciptakan kualitas pelayanan yang baik," katanya.
Jika semua sektor peningkatan mutu layanan dapat tercapai, kata Timboel, cakupan kepesertaan JKN diperkirakan bisa mencapai 98 persen dari jumlah penduduk di Indonesia dan pelayanan kepada peserta kian membaik.
Baca juga: BPJS Kesehatan berupaya tuntaskan 1.389.295 orang lagi jadi peserta
Dalam kesempatan yang sama CEO and Founder CISDI Diah Setyani Saminarsih mengatakan kehadiran Program JKN semakin memperkuat komitmen pemerintah terhadap kesehatan masyarakat, karena bisa menjadi jawaban atas kesulitan pembiayaan dalam mengakses pelayanan kesehatan.
Sistem Program JKN, kata dia, bisa menjadi contoh di mata dunia karena negara lain tidak memiliki kemampuan untuk membelikan biaya kesehatan kepada seluruh masyarakat.
“Kami melakukan penelitian agar ketika kami berbicara dengan BPJS Kesehatan, sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Kami menyoroti di sisi akses pelayanan,
sehingga setiap masyarakat yang pergi ke faskes bisa dengan mudah serta mendapatkan kualitas pelayanan yang baik,” katanya.
Baca juga: BPJS Kesehatan jamin layanan kesehatan 4,4 juta anggota Korpri
Ia menilai perlu adanya keterlibatan seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk mengintegrasikan layanan. Diah menyebut seluruh pihak perlu bekerja sama agar bisa menciptakan Program JKN yang kian memberikan manfaat kepada peserta.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi sepakat hadirnya Program JKN merupakan jawaban terhadap akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi dengan upaya transformasi mutu layanan melalui digitalisasi, semakin memudahkan akses bagi peserta dalam mendapatkan pelayanan.
“Meski begitu, masih terdapat tantangan yang dialami oleh peserta. Dengan begitu, ini pekerjaan kita bersama untuk menghilangkan persepsi negatif di masyarakat. Apalagi di era digital, sisi pelayanan juga bisa ditransformasikan sehingga peserta sudah tidak perlu antre lagi di rumah sakit, tapi bisa antre dari rumah,” katanya.
Baca juga: BPJS Kesehatan berikan penghargaan kepada 20 jurnalis
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
