Reformasi struktural merupakan kunci keberhasilan transformasi ekonomi berkelanjutan,Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai reformasi struktural menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
Hal itu mempertimbangkan posisi Indonesia yang saat ini sedang berada di momen krusial untuk mempersiapkan berbagai prasyarat mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Reformasi struktural merupakan kunci keberhasilan transformasi ekonomi berkelanjutan,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Airlangga: Transformasi digital penting untuk industri konstruksi
Pelaksanaan transformasi ekonomi dan optimalisasi potensi yang dimiliki menjadi landasan dalam mencapai visi tersebut.
Menko Airlangga menjelaskan, melalui Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang saat ini sedang disiapkan penyusunan undang-undangnya, pemerintah telah menyusun rancangan tahapan transformasi ekonomi.
Masing-masing tahapan tersebut memiliki target capaian pertumbuhan ekonomi, target peran industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta target proporsi jumlah kelas menengah.
Selain memperkuat transformasi ekonomi, strategi kebijakan juga diimplementasikan guna mendorong optimalisasi berbagai potensi, yang salah satunya menyasar aspek sumber daya manusia (SDM).
Bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas SDM, peningkatan produktivitas tenaga kerja telah dilakukan melalui reformasi pendidikan dan ketenagakerjaan. Perbaikan regulasi dan prosedur kemudahan berusaha juga menjadi wujud kesungguhan Pemerintah dalam melakukan reformasi struktural.
“Indonesia juga mempunyai berbagai modal untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, yaitu sumber daya manusia yang mendekati puncak bonus demografi, yang hanya bisa kita peroleh dalam 13 tahun ke depan dan hanya akan terjadi sekali dalam sebuah peradaban bangsa," jelas Menko Airlangga.
Baca juga: Bappenas: Perbaikan logistik jadi agenda dalam transformasi ekonomi RI
Oleh karena itu, ia menilai pemerintah beserta masyarakat tidak bisa hanya menunggu ataupun pasif. Semua elemen masyarakat harus aktif agar bonus demografi dapat dicapai.
Kemudian, berbagai upaya terkait pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) juga dilakukan melalui upaya diversifikasi ekspor dan hilirisasi sebagai langkah awal menuju industrialisasi.
Saat ini, Airlangga melanjutkan, hilirisasi telah dimulai dengan membangun ekosistem baterai kendaraan listrik ataupun kendaraan listrik dan hilirisasi mineral. Hilirisasi yang disinergikan dengan strategi mencapai ekonomi berkelanjutan juga menjadi rancangan kebijakan yang akan dilakukan.
Dalam kancah internasional, Indonesia juga tengah berupaya mengajukan aksesi menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
"Proses persiapan aksesi tersebut membutuhkan sejumlah kerangka regulasi dan standar domestik yang harus memenuhi standar OECD. Upaya Pemerintah ini akan beriringan juga dengan upaya meningkatkan daya saing Indonesia sebagai bagian dari transformasi menjadi negara maju, setara dengan anggota OECD lainnya," ujarnya.
Baca juga: Sri Mulyani: Kebijakan fiskal RI diarahkan untuk peningkatan SDM
Implementasi berbagai pipeline kebijakan tersebut tentu membutuhkan dukungan kualitas institusi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, dalam Rancangan RPJPN 2025-2045, transformasi tata kelola juga menjadi salah aspek transformasi yang akan terus digarap oleh pemerintah.
Dengan kondisi fundamental ekonomi saat ini yang cukup solid dan berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan, Menko Airlangga optimis mampu mewujudkan visi Indonesia Emas di tahun 2045.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
