Jakarta, 17/6 (ANTARA) - Indonesia dinilai Organisasi Pangan PBB atau Food and Agriculture Organization (FAO) berhasil mencapai target pertama Millenium Development Goals (MDGs) dengan menurunkan proporsi tingkat kelaparan dari 19,9% di tahun 1990–1992 menjadi 8,6% pada tahun 2010–2012. Prestasi ini melebihi penurunan angka proporsi yang ditargetkan MDGs yaitu sebesar 9,9%. Target MDGs poin 1 adalah pengentasan kelaparan melalui pengurangan proporsi jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga setengah dari tahun 1990-2015. Saat ini Indonesia telah berhasil menurunkan angka penduduk yang menderita kelaparan dari 37 juta orang di tahun 1990 hingga 21 juta orang di tahun 2012 atau baru mencapai 43,8%. Target yang ditetapkan dalam World Food Summit (WFS) adalah sebesar 18,6 juta.

     Indonesia bersama 38 negara lainnya menerima penghargaan FAO yang diserahkan Direktur Jenderal FAO Jose Graziano da Silva, kepada Menko Perekonomian Hatta Radjasa, yang mewakili Pemerintah RI, Minggu (16/6), di Markas Besar FAO di Roma, Italia. Penghargaan disampaikan di depan 200 delegasi negara-negara anggota FAO, yang  dihadiri oleh 11 Presiden, sejumlah perdana menteri, dan sekitar 100 menteri berbagai negara. Penghargaan FAO yang diberikan kepada Indonesia berupa Recognition for Outstanding Achievement in fighting Hunger and Undernourishment. Penghargaan tersebut didasarkan pada dua kategori, yaitu outstanding result, yang diberikan kepada 18 negara yang berhasil mencapai target MDGs maupun WFS 1996, dan notable result, yang diberikan kepada  20 negara yang berhasil mencapai target MDGs dalam hal upaya pengentasan kemiskinan. Pada kesempatan ini Indonesia termasuk negara dalam kategori kedua dasar pemberian perhargaan tersebut.

     Hatta Radjasa mengatakan, pemerintah akan terus berkomitmen meningkatkan lingkungan yang kondusif dan menguntungkan dalam memberantas kemiskinan, mengurangi kelaparan, kerawanan pangan dan kekurangan gizi. Terutama dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi bagian dari upaya global untuk mencapai sasaran MDGs. Untuk itu, pemerintah menempatkan prioritas tinggi pada pembangunan pedesaan dan pertanian, terutama pada pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui perluasan fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah. “Pemerintah juga berupaya terus menyediakan akses yang lebih baik dan pemanfaatan sumber daya bagi masyarakat miskin, meningkatkan akses ke pelayanan sosial bagi masyarakat miskin dan meningkatkan ketentuan sistem perlindungan sosial keluarga miskin,” katanya.

     Delegasi KKP

     Pemberian penghargaan ini merupakan salah satu rangkaian acara pertemuan Sesi Konferensi ke-38 FAO atau The 38th Session of The Food and Agriculture Organization of The United Nations Conference, 15-22 Juni 2013, di Roma. Konferensi ini dihadiri Delegasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mereka terdiri dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), Suseno Sukoyono. Kepala Bagian Program dan Kerja Sama Sekretariat BPSDM KP, Lilly Aprilya Pregiwati dan Kepala Bidang Kerja Sama Multilateral, Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga (Puskita), Elvi Wijayanti. “Delegasi KKP ini merupakan bagian dari 16 orang anggota Delegasi RI (DELRI). Selain KKP juga diwakili oleh Kementerian Pertanian, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Roma, dan Kementerian Luar Negeri,” kata Suseno Sukoyono, Kepala BPSDM KP.

     Suseno menjelaskan, selain menghadiri penghargaan FAO, Delegasi KKP berpartisipasi pada sejumlah acara lainnya. Di antaranya, pertemuan pembahasan kerja sama Selatan Selatan di bidang peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan, Coral Triangle Initiatives (CTI), program pemagangan, donasi buku bagi koleksi perpustakaan FAO, dan laporan pertemuan Sesi ke-30 Komite Perikanan FAO atau Commitee on Fisheries (COFI) 9-13 Juli 2012. Pada konferensi tersebut, Indonesia menegaskan kembali dukungannya untuk Ocean Governance sebagai agenda baru pada pertemuan Sesi ke-30 COFI. Dukungan juga untuk melengkapi pembahasan lebih lanjut mengenai draft pedoman internasional bagi pengamanan keberlanjutan perikanan skala kecil atau International Guidelines for Securing Suistainable Small-Scale Fisheries (IGSSF). “Selain itu, Indonesia mengusulkan untuk memasukkan ekonomi biru, dalam pembahasan. Usulan ini sebagai sebuah perhatian penting yang terjadi selama konferensi Rio+20 di Brazil, guna mendukung pembahasan agenda Ocean Governance pada pertemuan COFI,” jelasnya.

     Suseno menambahkan, banyak isu perikanan yang akan dibahas pada Sesi ke-30 COFI. Di antaranya mengenai status, isu, dan kebutuhan perikanan dunia, perkembangan implementasi kode etik perikanan yang bertanggung jawab serta keputusan dan rekomendasi Sesi 30 sub komite COFI pada perdagangan ikan, pada 20-24 Februari 2012 di India. Konferensi juga membahas aktivitas utama perikanan FAO sejak Sesi COFI ke-29, program kerja FAO tentang perikanan serta pemilihan ketua dan wakil ketua sesi ke-32 COFI. “Kerja sama KKP dengan FAO sudah cukup lama terjalin. Program dan aktivitas tidak hanya berupa proyek yang secara langsung di implementasikan pada tataran teknis, namun juga berbagai kegiatan yang bersifat pengembangan kapasitas, kursus singkat dan pertukaran informasi di bidang kelautan dan perikanan. Bahkan, beberapa proyek telah diselesaikan pada kurun waktu tahun 2007-2011. Untuk tahun 2013, kerjasama dengan FAO diperluas dengan melibatkan semua unit eselon I yang ada di KKP,” jelasnya.

      Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Anang Noegroho, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 08118062444)

Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2013