Data geospasial adalah sarana yang disiapkan Indonesia dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dengan menyediakan peta interaktif, pencarian lokasiBadung (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyebut data informasi geospasial penting tidak hanya bagi kementeriannya, namun juga kementerian dan lembaga lain.
Hal ini disampaikannya ketika membuka Asia Pacific Geospatial Forum 2023, di mana pertemuan 51 negara yang diinisiasi Badan Informasi Geospasial (BIG) itu bertujuan untuk menghasilkan manfaat dan efisiensi inovasi geospasial untuk pembangunan berkelanjutan dan transformasi digital.
Baca juga: KLHK sederhanakan proses bisnis melalui sistem Amdalnet dan Sigap
"Informasi berbasis bidang tanah tersebut menjadi bagian sumber data yang nantinya tidak hanya dimanfaatkan secara internal, namun juga akan digunakan oleh stakeholders lainnya yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat atau swasta," kata Hadi di Kabupaten Badung, Bali, Senin.
Menteri ATR/BPN menyampaikan bahwa data geospasial adalah sarana yang disiapkan Indonesia dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dengan menyediakan peta interaktif, pencarian lokasi, dan informasi yang dapat diakses melalui portal Geoportal Bhumi.
“Saat ini Geoportal Bhumi sedang diminati dengan jumlah kunjungan lebih dari 2 juta kali sepanjang 2023 tentu ini akan kami kembangkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna,” ujarnya.
Kepada peserta konferensi, Hadi Tjahjanto mengajak mereka mengunjungi portal milik Kementerian ATR/BPN RI, bagi kementeriannya informasi geospasial berbasis bidang tanah yang disajikan ini merupakan keharusan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Baca juga: Badan Informasi Geospasial susun sistem informasi spasial penataan IKN
Adapun informasi pertanahan yang disiapkan Kementerian ATR/BPN RI, antara lain berupa tata ruang provinsi dan kabupaten/kota, land ownership, land use, land value, hingga customary land.
Saat ini, dengan bantuan teknologi digital, ia berhasil memetakan bidang tanah mencapai 108,5 juta bidang dari 126 juta bidang yang dikelola pemerintah, dan targetnya seluruh tanah tersertifikasi pada 2025 mendatang.
Senada dengan Menteri ATR/BPN, Kepala BIG Muh Aris Marfai mengatakan kolaborasi forum ini ingin memberikan hasil yang bermanfaat bagi kemajuan pengelolaan geospasial bagi institusi, negara, komunitas, dan dunia.
"Sebagai bangsa yang besar, kita juga bisa berkontribusi dan memanfaatkan interaksi kita selama lima hari ke depan. Oleh karena itu, kita semua bersama-sama akan terus melakukan perbaikan dalam upaya pengelolaan informasi geospasial untuk menciptakan dunia yang lebih baik," kata dia.
Usai membuka forum yang berlangsung 6-10 November 2023 itu, Aris Marfai mendampingi Menteri Hadi untuk membuka pameran yang menampilkan pengembangan data informasi geospasial.
Baca juga: Kementerian PUPR terima penghargaan penggunaan teknologi geospasial
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2023
