Melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) komunikasi publik itu dijalankan mulai dari menggiatkan literasi dan edukasi hingga menggaet langsung komunitas masyarakat untuk berkontribusi aktif pada pembangunan IKN.
"Rencana pemindahan IKN memang harus dibarengi pengelolaan strategi komunikasi yang baik karena ada banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam pemindahan Ibu Kota ini seperti aspek sosiologi, geografi, geopolitik dan lain-lain. Maka dari itu perlu ada strategi komunikasi dan sosialisasi yang efektif," kata Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Ditjen IKP Kemenkominfo Septriana Tangkary dalam diskusi yang berlangsung secara hybrid, Selasa.
Baca juga: Peran Kemenkominfo hadirkan infrastruktur digital andal di IKN
Septriana menjelaskan untuk literasi dan edukasi, secara giat dilakukan kepada masyarakat umum lewat berbagai bentuk mulai dari seminar, webinar, ataupun lokakarya.
Ia mencontohkan untuk acara diskusi hybrid bertajuk "Temu Netizen" yang rutin digelar oleh Kementerian Kominfo, khusus untuk pengenalan IKN telah digelar acara dengan tema bertajuk "Menuju Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan: Inovasi dan Tantangan".
Dalam diskusi tersebut ada banyak ahli hingga pemangku kepentingan yang dihadirkan untuk mengenalkan lebih dekat IKN dari banyak sisi khususnya dari sisi keberlanjutan.
Strategi komunikasi publik lainnya yang digencarkan oleh Kementerian Kominfo dalam mengenalkan citra baik IKN ialah meningkatkan partisipasi langsung masyarakat.
Baca juga: PLN dukung IKN jadi kota hijau berbasis EBT
Septri memberikan contoh pada saat pemilihan langsung logo untuk IKN yang berlangsung pada Mei 2023.
"Salah satu yang kami lakukan dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi langsung di IKN ialah saat pemilihan logo IKN. Kami ajak masyarakat memilih satu dari lima logo finalis dan ini sudah berhasil dan dilakukan di Istana Negara," kata Septri.
Ke depannya, dia mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam pembangunan IKN sebagai bentuk dari pemenuhan poin partisipasi masyarakat yang juga tertuang dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
Baca juga: Gerak cepat Presiden dan keberlanjutan IKN pada tahun politik
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2023
