"Untuk bansos daerah 3T itu sedang kami perjuangkan, jelas, akhir tahun ini," kata dia kepada wartawan setelah mengikuti rapat bersama Anggota Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan bantuan ini program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3T dan mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.
Kementerian Sosial melaporkan total anggaran untuk bansos daerah 3T senilai Rp16,6 triliun dengan jumlah penerima 14,5 juta orang.
Baca juga: Kemensos kaji ulang penerima BLT El Nino 18,8 juta keluarga miskin
Dalam kesempatan itu, ia tidak menjabarkan secara detail daerah mana saja dan berapa jumlah bansos yang belum tersalurkan pada Tahun Anggaran 2023.
Hanya saja, ia menyebutkan, penyaluran bansos berupa sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) uang tunai senilai Rp600 ribu sempat tertunda, di antaranya karena saldo yang dimiliki nol persen dan keterbatasan infrastruktur jaringan internet, hingga akses perbankan.
Hal ini, seperti penyaluran bansos sembako dan PKH tahap ketiga di Dusun Rammang-Rammang, Desa Salanrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Juru bayar menghadapi sejumlah tantangan saat melakukan penyaluran langsung bansos sembako dan PKH di Rammang-Ramang pada awal September lalu.
Tantangan tersebut, salah satunya untuk mencapai daerah yang dikenal dengan karst itu, harus melewati rawa serta sungai yang cukup sulit dilewati guna mencapai lokasi keluarga penerima manfaat (KPM).
"Maka dari itu sisa yang tertunda penyaluran nya akan dirampungkan menggunakan jasa PT Pos Indonesia," kata dia.
Baca juga: Pengamat ingatkan validasi data penduduk miskin desa untuk bansos 2024
Baca juga: PT Pos Indonesia kembali salurkan Bansos sembako dan PKH ke wilayah 3T
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2023
