Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan  Indonesia tak ingin mengkompromikan ketahanan energi dalam bertransisi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan dalam rangka mencapai sejumlah target Sustainable Development Goals (SDGs).

Artinya, Indonesia bertekad menjaga ketahanan pasokan energi selagi berupaya beralih ke energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi dalam Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs Annual Conference (SAC) 2023 di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Selasa.

Kebijakan transisi energi  diarahkan untuk mewujudkan NZE (Net Zero Emissions) di tahun 2060 atau lebih cepat.

Kebijakan transisi tersebut tidak hanya mengenai bagaimana kita bertransisi menuju energi yang bersih, tetapi juga bagaimana mewujudkan transisi dan penyediaan energi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

"Sementara kebijakan ketahanan energi dilaksanakan melalui diversifikasi energi dan konservasi untuk meningkatkan ketahanan pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” katanya.

Hal itu disampaikan dalam Sesi Paralel 5 dengan tajuk “Transisi Energi: Energi Bersih dan Terbarukan untuk Kemandirian Pangan dan Pertanian Berkelanjutan".

Upaya mengembangkan energi berkelanjutan dan ramah lingkungan merupakan salah satu elemen untuk mendukung pencapaian SDGs di tanah air.

Kegiatan SAC 2023 yang mengangkat tema “Air, Energi, dan Pertanian Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan” menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara energi dan dua elemen lainnya dalam upaya mencapai sejumlah target SDGs di Indonesia.

Penentuan tema tersebut sesuai fokus SDGs, yaitu Tujuan 2 Tanpa Kelaparan, Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau, serta Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.

“Keterkaitan dan bagaimana ketiganya saling mempengaruhi yang kita kenal sebagai The Nexus of Food, Energy, and Water yang menjadi salah satu upaya prioritas dalam pembangunan kita 20 tahun ke depan,” ucapnya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang memuat strategi besar untuk 8 agenda pembangunan yang dijabarkan dalam 17 tujuan pembangunan dan 45 indikator utama, transisi dan ketahanan energi menjadi dua fokus kunci pelaksanaan agenda pembangunan RPJPN tersebut.

Untuk menuju ketahanan pangan berkelanjutan, energi memiliki peran penting dalam proses produksi, distribusi, hingga pengolahan hasil pangan dan pertanian. Karena itu, pelaksanaan transisi energi harus dilakukan dengan tetap memperhatikan dan memenuhi kebutuhan energi domestik, termasuk untuk mendukung kemandirian pangan dan pertanian berkelanjutan.

“Ketahanan pangan adalah salah satu modal dasar bagi kita untuk membangun sumber daya yang tangguh dan kompeten,” ungkap Nizhar.

Di dalam sektor pangan dan pertanian melalui pemanfaatan energi terbarukan, perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk mencari solusi terhadap keterbatasan yang dihadapi, serta bagaimana strategi pencapaian mewujudkan beberapa tujuan SDGs secara sinergis dan saling menguatkan.

“Cita-cita besar ini tentunya perlu peran serta semua pihak. No one left behind yang menjadi prinsip pelaksanaan SDGs tidak hanya berarti dari sisi kemanfaatan untuk semua, namun harus memberikan kesempatan yang sama untuk semua pihak untuk berkontribusi dan berperan dalam pencapaiannya. Kolaborasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan mewujudkan cita-cita tersebut,” ujar dia.

Baca juga: Bappenas umumkan pemenang Indonesia's SDGs Action Awards 2023

Baca juga: Bappenas: "Triple planetary crisis" jadi tantangan capai target SDGs


Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023