Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Harian Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P Bolombo mengatakan bahwa mempersiapkan jajaran aparatur pemerintah sangat penting dalam menyongsong perubahan dan dinamika kehidupan sosial masyarakat desa yang lebih baik.

Sebab, kata dia, desa saat ini menghadapi tantangan mendesak yakni penataan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan kemandirian desa.

"Faktor yang sangat menentukan terwujudnya hal ini yakni SDM (sumber daya manusia) aparatur desa dan para pengurus kelembagaan desa," kata La Ode dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikannya saat menutup kegiatan pelatihan aparatur desa secara daring untuk wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).

Untuk itu, dia menyebut pemerintah melatih aparatur desa melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang dilaksanakan pada kurun waktu 2023 dan 2024 di 33 provinsi di Tanah Air.

Program tersebut, kata dia, bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan, serta mempercepat serapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), termasuk dana desa.

"Prioritas kegiatan yang mendorong percepatan pembangunan desa, pertumbuhan dan ketahanan ekonomi masyarakat desa," ujarnya.

Program itu, tambah dia, juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang responsif, ekstraktif, regulatif, distributif dan kolaboratif, serta senantiasa tidak melanggar larangan.

"Harapannya terjadi percepatan pembangunan desa dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat desa dan berinovasi memajukan desa dengan berbagai program yang dapat mengoptimalkan potensi, tantangan, dan peluang yang ada di desa dengan mendorong partisipasi masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Direktur LKAD, PKK, dan Posyandu Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Chaerul Dwi Sapta menambahkan pelatihan itu diharapkan memberikan dampak pada meningkatnya peran aparatur desa dan pengurus lembaga desa dalam mewujudkan perencanaan desa yang partisipatif.

“Selain itu, tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan bisa lebih optimal sehingga terjadi peningkatan kualitas belanja desa. Optimalnya potensi ekonomi desa melalui pengembangan BUMDes sehingga dapat menekan laju urbanisasi," kata dia.

Chaerul menambahkan bahwa untuk Provinsi Sulawesi Selatan, dari 964 desa yang ditargetkan, pelatihan terealisasi di 892 desa. Sementara itu, dari 3.856 peserta yang ditargetkan, terealisasi 3.357 peserta yang mengikuti pelatihan.

Baca juga: Kemendagri harap dana desa persempit ketimpangan

Baca juga: Kemendagri: Penerapan Puja Indah di daerah tertinggal jadi prioritas

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023