"Penanganan stunting, kemiskinan, kita harus berbasis budaya setempat," katanya saat mengunjungi permukiman Suku Dani di Lembah Baliem, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat.
Di Lembah Baliem, Muhadjir masuk ke honai, rumah adat Suku Dani, serta berbincang dengan kepala suku dan sejumlah warga.
Ia mengemukakan bahwa kebijakan khusus perlu diterapkan untuk menangani stunting dan kemiskinan ekstrem di daerah pedalaman.
Menurut dia, penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman harus disesuaikan dengan budaya dan cara hidup mereka.
Sebagai gambaran, ia mengatakan, penyaluran bantuan berbasis data kepala keluarga penerima manfaat (KPM) susah dilakukan pada masyarakat di daerah pedalaman Papua yang hidup dalam komune.
"Jadi, kalau berdasarkan siapa kepala keluarganya? Susah. Padahal kalau kita memberikan bansos selama ini lewat KPM. Ini enggak jalan definisinya. Ini siapa KPM-nya, karena ini hidupnya dalam komune," kata Muhadjir.
"Sehingga setiap daerah membutuhkan kebijakan yang sifatnya partikularistik, tidak generalistik," dia menambahkan.
Oleh karena itu, Muhadjir menyampaikan perlunya pembahasan mengenai penerapan kebijakan berdasarkan kondisi daerah dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem dan stunting, kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurang stimulasi.
"Ini harus dijadikan bahan diskusi, supaya dalam penanganan stunting di masing-masing daerah harus kita rumuskan," kata dia.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah Papua mencapai 10,92 persen, jauh lebih tinggi dari angka kemiskinan ekstrem nasional.
Menurut data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2023 turun menjadi 1,12 persen dari 2,04 persen pada Maret 2022.
Di wilayah Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Lanny Jaya tercatat sebagai daerah dengan angka kemiskinan ekstrem paling tinggi, yaitu 21,12 persen.
Prevalensi stunting di Papua juga tinggi, meningkat dari 29,5 persen pada 2021 menjadi 34,6 persen pada 2022.
Baca juga:
Menko PMK: Penanganan kemiskinan di Papua tidak bisa Jawa sentris
Para gubernur di Tanah Papua siap jalankan percepatan penurunan stunting
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2023
