Konstitusi kami menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilanJakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyerukan negara-negara dunia agar mendesak Israel menghentikan agresi militer-nya terhadap Palestina, saat berpidato dalam forum dialog antarpartai politik Asia Tenggara dan Asia Selatan di Yunnan, China, Jumat.
"Indonesia sangat prihatin atas agresi Israel terhadap Palestina hingga saat ini. Atas dasar politik bebas aktif yang kami anut, negara kami mengecam setiap tindakan yang melanggar hak asasi manusia, menginjak-injak kemanusiaan, dan menghancurkan peradaban di mana pun, kepada siapa pun dan oleh siapa pun, termasuk di negara Palestina," kata Basarah dalam keterangan yang diterima di Jakarta.
Dia mengatakan bahwa sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno sudah menegaskan jika Palestina harus merdeka dari penjajahan pihak mana pun dan oleh siapa pun.
"Konstitusi kami menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan," ujarnya.
Basarah lantas menjelaskan tentang nasionalisme Indonesia yang bersumber dari ajaran Bung Karno, yang menegaskan bahwa nasionalisme Indonesia tidak eksklusif, melainkan tumbuh di dalam tamansarinya internasionalisme.
Baca juga: Forum lembaga kemanusiaan RI serukan Israel hentikan agresi ke Gaza
Baca juga: Hingga hari ke-10, sebanyak 2.866 warga Palestina tewas akibat agresi Israel
"Bapak bangsa kami, Bung Karno, mengajarkan kami agar kuat menggenggam nasionalisme, tapi tidak berarti kami tertutup dari dialog dan kerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Kami harus tumbuh dan kuat sebagai bangsa, oleh karena itu kami menganut politik luar negeri bebas aktif," tuturnya.
Dia kemudian menjelaskan makna "bebas" dan "aktif" kepada ratusan delegasi yang hadir. Di mana, kata "bebas" bermakna bangsa Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijakan internasional mereka, tanpa tekanan dari pihak mana pun, serta tidak memihak pada satu blok kekuatan hegemonik manapun.
"Sedangkan dengan kata 'aktif', berarti kami harus memberikan kontribusi yang nyata dan aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa, dan permasalahan dunia lainnya demi terwujudnya ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," katanya.
Basarah juga menilai bentuk kerja sama ekonomi dunia seperti konsep Belt and Road Inisiatif (BRI) patut didukung dan dikembangkan oleh semua negara yang menginginkan kemajuan bersama dan keadilan bagi seluruh umat manusia di bumi.
Sebab, lanjut dia, model kerja sama tersebut mengedepankan sikap saling menghormati kedaulatan masing-masing negara, kesetaraan, direncanakan serta dikerjakan bersama, dan membagi keuntungan bersama secara adil.
Baca juga: MPR RI-Parlemen Turki minta PBB hentikan agresi Israel ke Palestina
"Pada 3 Oktober 2013 lalu, Presiden Xi Jinping menyampaikan gagasan One Belt One Road di Gedung DPR RI. Indonesia kemudian menjadi salah satu negara yang sejak awal mendukung gagasan ini, yang dalam satu dekade telah banyak menjalin kerja sama strategis dan komprehensif antara Indonesia dan Tiongkok," kata dia.
Dalam forum bertema "Enhancing the Pillars of High Quality Development, Embracing a Better Future of Belt and Road Cooperation Together” itu hadir sejumlah tokoh, di antaranya Menteri Departemen Internasional Komite Pusat Partai Komunis China Liu Jianchao, mantan Perdana Menteri Nepal Madhav Kumar Nepal, serta delegasi dari Malaysia, Singapura, Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan lain sebagainya.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
