“Hak-hak informasi warga negara tersebut harus didapat, baik bagi yang berada di dalam negeri ataupun luar negeri,” kata Arya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikan Arya saat delegasi KI Pusat melaksanakan studi banding ke Malaysia bersama dengan Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi (Litdok) KI Pusat Rospita Vici Paulyn, Komisioner Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) Samrotunnajah Ismail, dan Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Syawaludin pada 3-5 November 2023.
Studi banding tersebut, kata dia, membahas tentang pendekatan keterbukaan informasi publik (KIP) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) di Indonesia dan Malaysia, terutama menjelang Pemilu 2024 di Tanah Air.
Arya menyebut bahwa KI Pusat mengambil bagian untuk memastikan semua penyelenggara yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP bersama partai politik peserta Pemilu 2024 mempraktikkan keterbukaan informasi publik.
KI Pusat, kata dia, juga mengapresiasi inisiatif positif dari elemen pemerintah Malaysia dan elemen perguruan tinggi untuk meningkatkan hubungan baik kedua negara, terutama dalam aspek keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dia menyebut bahwa KI Pusat ikut mengawasi praktik keterbukaan informasi publik masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia karena menjadi salah satu negara dengan jumlah WNI yang banyak.
”Saya bersama tiga komisioner KI Pusat lainnya berkunjung untuk mengedukasi ke KBRI Malaysia dan masyarakat Indonesia di Malaysia," ucapnya.
Di samping itu, Arya mendorong kolaborasi ide terkait kerja sama riset dan edukasi keterbukaan informasi Indonesia-Malaysia saat menjadi narasumber dalam kunjungan delegasi KI Pusat ke Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Universiti Teknologi Mara (UiTM).
Ia berharap kerja sama yang telah dirintis tersebut dapat terwujud pada tahun depan. “Kami menyambut terbuka dan senang hati membantu jika ada riset, tulisan jurnal, kunjungan lapangan tentang KIP,” katanya.
Arya juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para diplomat saat kunjungan delegasi KI Pusat ke Kantor Perdana Menteri Malaysia.
"Agenda Komisi Informasi Pusat tidak akan sukses dalam studi banding ke Malaysia kalau tidak disertai dukungan dan antusiasme UiTM, UKM, dan rekan diplomat di kantor PM Malaysia,” kata dia.
Baca juga: Wakil Ketua KIP: Keterbukaan informasi publik adalah jantung demokrasi
Baca juga: Ketua KIP: Susahnya membangun keterbukaan informasi
Baca juga: Komisioner KI Pusat apresiasi penyelenggara pemilu revisi PKPU 10/2023
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023
