"Komunikasi publik yang baik dapat ditempuh melalui sosialisasi serta pemberitaan mengenai prospek dan dampak positif KEK sehingga mampu menarik investasi,” kata Susiwijono dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategi Komunikasi Publik Pengembangan KEK, melalui keterangan resmi di Jakarta, Sabtu..
Dia mengatakan pengembangan KEK ini menjadi salah satu andalan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi ataupun menarik investasi.
"Oleh karena itu, kita diskusi, seberapa penting ini untuk terus dikomunikasikan, tidak hanya ke publik, masyarakat luas, yang lebih penting adalah ke investor dan calon investor," ujarnya
Menurut dia, kehadiran KEK diharapkan dapat membangun kemampuan dan daya saing ekonomi pada level nasional melalui sektor-sektor strategis yang bernilai tambah.
Berkembangnya jumlah KEK di Indonesia, kata Susiwijono, sejalan dengan kebutuhan investasi yang tinggi. Saat ini, terdapat 20 kawasan yang telah ditetapkan sebagai KEK, yakni terdiri dari 10 KEK Industri, sembilan KEK Pariwisata, serta satu KEK Kesehatan dan Pariwisata.
Dia menjelaskan implementasi fasilitas dan kemudahan di KEK yang semakin lancar diberikan, terbukti memberikan dampak positif pada daya saing KEK sebagai destinasi investasi.
Secara kumulatif, KEK telah mencatatkan nilai investasi sebesar Rp140 triliun dan menyerap 86.273 tenaga kerja dari 318 pelaku usaha.
"Selain sebagai pengungkit daya saing, implementasi fasilitas kemudahan di KEK juga memberikan dampak signifikan pada peningkatan optimalisasi berusaha bagi pelaku usaha di KEK," ujar Susiwijono.
Selain itu, kata dia, berbagai kegiatan berkelas internasional juga telah dilaksanakan di beberapa KEK Pariwisata seperti penyelenggaraan MotoGP dan World Superbike (WSBK) di KEK Mandalika yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan pada Oktober 2023.
Baca juga: Mandalika dan misi pembangunan sentra ekonomi
Kemudian, KEK Tanjung Kelayang juga telah beberapa kali menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi internasional, salah satunya Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan G20.
Susiwijono menyampaikan bahwa banyaknya jenis dan jumlah kawasan strategis di Indonesia juga berpotensi menyebabkan bias informasi di masyarakat dan bahkan dapat membuat pemahaman yang tidak sama antara Kementerian/Lembaga.
Oleh karena itu, menurut dia, harmonisasi dan sinkronisasi sangat diperlukan, termasuk juga penetapan kriteria dan target yang jelas karena beberapa kawasan juga mempunyai fasilitas atau insentif yang beririsan, sehingga perlu dilakukan penajaman sasaran.
Ia menggarisbawahi peran penting seluruh pemangku kepentingan, termasuk media massa di tanah air sangatlah dibutuhkan, sebab tanpa komunikasi publik yang tepat dan harmonis, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui KEK tidak akan memberikan hasil maksimal, terlebih apabila sudah muncul stigma tertentu di masyarakat.
“Kami mohon bantuan dari teman-teman media yang ada di sini, kemudian teman-teman para kepala Biro Humas dari seluruh K/L, mohon bantuannya kita sama-sama menyiapkan komunikasi publik untuk mendorong mengenai pengembangan KEK ke depan,” ujarnya.
Baca juga: Pemerintah evaluasi dan siap cabut status KEK yang tak optimal
Baca juga: RI gandeng MEDEF International guna tarik investasi Prancis di KEK
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023
