Permintaan akan layanan VPN melonjak setelah Rusia membatasi akses ke beberapa media sosial Barat setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan pengiriman pasukan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.
UU di Rusia pada 2017 mewajibkan penyedia teknologi VPN untuk bekerja sama dengan pihak berwenang Rusia dan membatasi akses ke konten yang dilarang oleh Rusia atau akan dilarang.
Banyak layanan VPN yang masih digunakan secara luas di seluruh Rusia dan telah terjadi perdebatan publik di kalangan anggota parlemen tentang seberapa jauh tindakan yang harus dilakukan dalam memblokir layanan VPN yang masih mengizinkan akses ke informasi terlarang dan juga sejumlah informasi lainnya.
RIA mengutip balasan dari kementerian digital terhadap pidato anggota parlemen Anton Tkachev yang menyampaikan kekhawatiran tentang apa yang menurutnya merupakan rencana untuk memblokir semua VPN, sebuah langkah yang menurutnya akan meningkatkan tekanan pada orang Rusia dengan melarang mereka menggunakan beberapa peralatan rumah tangga sederhana.
"Berdasarkan keputusan komisi ahli… penyaringan layanan VPN dan protokol VPN tertentu dapat dilakukan pada jaringan komunikasi seluler untuk lalu lintas asing yang diidentifikasi sebagai ancaman," lapor RIA mengutip pernyataan kementerian.
RIA mengatakan kementerian telah menyatakan bahwa pengelakan pembatasan informasi tertentu dianggap sebagai ancaman.
Sumber: Reuters
Baca juga: NTT Com Perluas IP-VPN Global di Rusia
Baca juga: Konflik Iran-AS akan berlarut ke wilayah siber, hindari pakai "VPN"
Baca juga: Awas, privasi dan keamanan siber terancam saat pakai VPN
Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023
