Dia menjelaskan kedekatan itu bagian dari pekerjaan, mengingat saat dia bertugas sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0735/Surakarta, Presiden Jokowi saat itu juga mengemban tugas sebagai Wali Kota Surakarta.
“Saya itu berdinas tidak hanya di Solo (Surakarta, red.), mungkin kebetulan waktu saya di Solo bertemu dengan Pak Jokowi,” kata Agus Subiyanto menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin.
Dia melanjutkan kedekatan dengan pimpinan daerah merupakan sesuatu yang dia terapkan karena TNI perlu membangun hubungan erat dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Oleh karena itu, kedekatan yang sama juga terjalin saat Agus menjabat sebagai Komandan Resor Militer (Danrem) 061/Suryakencana di Bogor, kemudian Panglima Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi yang menaungi wilayah Banten dan Jawa Barat.
“Saya pernah Pangdam III/Siliwangi, dengan Pak Ridwan Kamil dan Pak Uu saya dekat juga. Jadi, bagi saya, pada saat saya menjabat, saya selalu melaksanakan tugas bareng-bareng dalam bentuk Forkopimda itu,” kata Agus Subiyanto.
Jenderal TNI Agus Subiyanto, yang pada 27 Oktober 2023 resmi menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD, diusulkan sebagai calon tunggal Panglima TNI oleh Presiden RI Joko Widodo ke DPR RI pada 30 Oktober 2023.
Beberapa pengamat dan organisasi masyarakat sipil menilai cepatnya proses pencalonan Agus sebagai Panglima TNI tidak terlepas dari kedekatan dia dengan Presiden. Beberapa juga menilai penunjukan Agus itu terkait dengan kontestasi di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Oleh karena itu, beberapa pengamat menilai tantangan utama yang harus dijawab Agus adalah memastikan dan menjaga TNI tetap netral selama tahapan Pemilu.
Terkait itu, Agus saat uji kepatutan dan kelayakan sebagai Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin, menegaskan dia berkomitmen menjaga netralitas TNI.
“Saya berkomitmen untuk memberikan jaminan netralitas TNI pada setiap tahapan pemilu sekaligus memperkuat sinergitas dan soliditas TNI-Polri dalam mengamankan jalannya proses demokrasi melalui latihan dan posko bersama,” kata Agus Subiyanto.
Dia, selepas uji kepatutan itu, juga menegaskan netralitas TNI diatur jelas dalam ketentuan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (UU TNI) yang mengatur prajurit dilarang berpolitik praktis.
Baca juga: Komisi I DPR sepakat bentuk Panja Netralitas TNI
Baca juga: Komisi I: Calon Panglima TNI akan diparipurnakan pada 21 November 2023
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
