Lebih dari tiga perempat abad Indonesia merdeka, Papua masih menjadi anak kandung yang selalu dipeluk erat oleh pemimpin bangsa.Jakarta (ANTARA) - "Apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan? Apakah seseorang tidak akan berteriak kesakitan, apabila ujung jarinya dipotong?" ucap Soekarno.
Begitulah sepenggal kalimat yang diutarakan Soekarno untuk menggambarkan ambisinya merebut Papua dari Hindia Belanda.
Kalimat tersebut dikutip dari buku berjudul Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang ditulis oleh jurnalis asal Amerika Serikat Cindy Adams.
Bagi Soekarno, Papua merupakan salah satu wilayah vital yang tidak bisa dilepaskan. Layaknya satu bagian anggota tubuh, Indonesia tidaklah utuh tanpa ada Papua di dalamnya.
Lebih dari tiga perempat abad Indonesia merdeka, Papua masih menjadi anak kandung yang selalu dipeluk erat oleh pemimpin bangsa.
Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, penanganan konflik secara humanis menjadi salah satu kegiatan program prioritas nasional. Di dalamnya, termasuk penanganan konflik di Papua.
Prioritas nasional ketujuh memandatkan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Guna meminimalisasi konflik yang terjadi di Papua, Pemerintah Pusat bahkan mengalokasikan dana otonomi khusus sebesar 2,25 persen dari dana alokasi umum nasional.
Meredanya konflik dan meratanya ekonomi di Papua mampu diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang diputuskan oleh pemimpin negara.
Oleh karenanya, sosok presiden yang berani, arif, menyejukkan, dan berempati tinggi menjadi pemimpin yang dibutuhkan, utamanya dalam merangkul Papua yang sejatinya adalah bagian dari Indonesia.
Tahun depan, Indonesia akan menghadapi pergantian pemerintahan melalui pemilihan umum yang diselenggarakan serentak pada 14 Februari 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pendaftaran tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Satu di antaranya, akan memimpin Indonesia selama periode 2024-2029.
Lantas, apa saja gagasan ketiga pasangan calon soal pembangunan Papua dan penyelesaian konflik di Bumi Cenderawasih tersebut?
Anies-Muhaimin
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar merupakan pasangan yang diusung oleh Partai Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Ummat.
Pasangan ini menjadi paslon pertama yang mendaftar ke KPU pada 19 Oktober 2023. Memperkenalkan visi Indonesia Adil Makmur untuk Semua, Anies-Muhaimin menyatakan visi misi yang dibawa berdasarkan aspirasi yang ditampung dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk Papua.
Misi pertama yang disuguhkan oleh pasangan ini ialah memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air.
Terkait misi tersebut, Papua menjadi salah satu daerah yang menjadi target pasangan ini dalam menerapkan manajemen hutan berkelanjutan dan menghentikan deforestasi hutan untuk mempertahankan fungsinya sebagai paru-paru dunia.
Anies-Muhaimin ingin meningkatkan daya saing subsektor perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, dan kehutanan, dalam rangka mencapai agenda kemandirian pangan.
"Untuk membangun visi suatu negara dan bangsa yang begitu besar dan begitu luas seperti Indonesia, kami, Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar, melakukan perjalanan panjang tanpa lelah dari Aceh hingga Papua," kata Anies-Muhaimin, dalam visi-misi yang dibagikan.
Duet Anies-Muhaimin atau lazim disapa dengan akronim Amin menyajikan agenda strategis yang mereka sebut dalam istilah delapan sayap kemajuan. Papua menjadi salah satu wilayah yang dibidik dalam sayap kemajuan itu.
Amin menjanjikan pemerataan sempurna di wilayah paling timur Indonesia ini. Setidaknya ada 14 poin langkah konkret dituangkan dalam mencapai pemerataan di Papua.
Pertama, pendekatan dialog dan pemberdayaan masyarakat untuk penyelesaian konflik melalui cara-cara yang saling menghormati dan menghargai seluruh pihak. Kedua, pembangunan hijau dan berkelanjutan dengan menghormati otonomi khusus dan hak ulayat masyarakat adat.
Ketiga, industrialisasi barang substitusi impor pangan dan non-pangan dengan KEK Sorong sebagai hub utama. Keempat, mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal dengan masyarakat adat dan Orang Asli Papua (OAP) sebagai aktor utama.
Kelima, revitalisasi Pelabuhan Biak, Jayapura, dan Samabusa Nabire untuk akses masuk utama barang dan jasa di wilayah utara serta Pelabuhan Pomako Mimika dan Merauke untuk wilayah selatan.
Keenam, melanjutkan pembangunan jalan Trans Papua dengan fokus meningkatkan kehadiran jalan nasional minimal di 90 persen kabupaten/kota dan 100 persen jalan penghubung antar kabupaten/kota dalam kondisi baik.
Ketujuh, pengaspalan lebih dari 1.700 km jalan Trans Papua yang masih dalam kondisi tanah dan kerikil. Kedelapan, mengoptimalkan kolaborasi BUMN transportasi dan swasta untuk menurunkan biaya logistik menuju dan di dalam Papua.
Kesembilan, mengoptimalkan Bandara Mozes Kilangin sebagai hub jaringan logistik udara untuk wilayah pegunungan. Ke-10, menurunkan durasi pengiriman barang Jawa-Timika-Pegunungan Tengah melalui pola distribusi dan rantai pasok yang lebih efisien.
Ke-11, memastikan kehadiran puskesmas dan puskesmas pembantu di seluruh wilayah Papua untuk mengangkat taraf kesehatan masyarakat. Ke-12, memastikan sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas yang berkualitas dibangun di seluruh wilayah Papua untuk memastikan akses pendidikan yang terjangkau bagi seluruh anak Papua.
Ke-13, memastikan talenta dari Papua ikut terlibat aktif dalam pembangunan Indonesia di berbagai sektor dan institusi. Terakhir atau ke-14, mengembangkan jaringan telekomunikasi dan internet murah dan berkualitas di seluruh wilayah Papua.
Berdasarkan 14 poin yang dituliskan Anies-Muhaimin sebagai sayap kemajuan di Papua, pasangan ini fokus pada pembangunan infrastruktur jalan, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan, ketahanan pangan, pembangunan berkelanjutan, hingga penyelesaian konflik di Papua.
Ganjar-Mahfud
Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. adalah calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura. Mereka menjadi pasangan kedua yang mendaftar ke KPU, setelah pasangan Anies-Muhaimin.
Sejak deklarasi, pasangan ini telah menggaungkan kerja satset atau cepat dan responsif untuk menata Indonesia. Gerak cepat untuk pembangunan Indonesia tercermin dalam visi Ganjar-Mahfud yang berbunyi Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari.
Dari delapan misi yang diperkenalkan oleh Ganjar-Mahfud, komitmen pasangan ini untuk masyarakat papua tercermin dalam misi keempatnya.
"Mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi," merupakan bunyi misi keempat Ganjar-Mahfud.
Jika pasangan Anies-Muhaimin memaparkan 14 poin khusus dalam rangka pemerataan sempurna di Papua, maka Ganjar-Mahfud fokus pada kebijakan ekonomi dalam rangka pemerataan pembangunan di bumi cenderawasih.
Salah satu poin turunan dari misi keempat Ganjar-Mahfud adalah kebijakan fiskal dan pembangunan asimetris untuk papua.
Ganjar-Mahfud berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di Papua akibat perbedaan dalam pertumbuhan, pengembangan, dan akses terhadap sumber daya antardaerah.
Kesenjangan ekonomi dan sosial di Papua dapat diminimalisir melalui redistribusi sumber daya, investasi infrastruktur, insentif pajak, atau dukungan keuangan khusus untuk Papua.
Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki taraf hidup warga hingga yang paling membutuhkan.
Pasangan ini fokus membangun sektor ekonomi yang lebih merata melalui berbagai kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam rangka akselerasi taraf hidup masyarakat Papua.
Prabowo-Gibran
Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden RI. Prabowo yang kini didampingi Gibran Rakabuming Raka akan berkontestasi dalam Pemilu 2024 dengan visi bertajuk Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.
Ada sembilan partai yang mengusung pasangan ini, di antaranya Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, PSI, dan Prima.
Prabowo-Gibran menjanjikan delapan misi Asta Cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat yang dituangkan dalam dokumen visi misi. Pasangan ini berkeinginan untuk melanjutkan berbagai program yang telah dimulai oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun, dari 88 lembar visi misi Prabowo-Gibran yang dibagikan kepada masyarakat, di dalamnya tidak ada program yang menjelaskan soal komitmen keduanya terhadap penyelesaian konflik di Papua maupun pembangunan provinsi tersebut.
Satu-satunya diksi terkait Papua dalam visi misi Prabowo-Gibran terletak pada profil Prabowo Subianto yang menjabarkan delapan fakta soal mantan Panglima Kostrad tersebut.
Pada bagian profil itu dituliskan bahwa Prabowo menyelamatkan 20 sandera yang delapan di antaranya adalah warga negara asing (WNA). Penyelamatan itu terjadi di tahun 1996 yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Mapenduma, Papua.
Selain penjelasan soal penyelamatan di Papua tersebut, dokumen visi misi Prabowo-Gibran belum menjabarkan soal komitmen mereka terhadap Papua. Mungkinkah akan dijabarkan dalam gelaran debat capres-cawapres atau dalam periode kampanye mendatang?
Dalam hitungan puluhan hari, masyarakat Indonesia akan menentukan masa depan bangsa melalui pemilihan pemimpin baru.
Isu soal Papua, sejatinya akan selalu melekat layaknya bagian tubuh yang dimiliki Indonesia. Berbagai gagasan dan program akan semakin masif diperkenalkan oleh para pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Setelah seluruh janji diucap, rakyat pun berhak menagih kepada presiden-wakil presiden terpilih, tak terkecuali warga Bumi Cenderawasih.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2023
