Patroli tersebut antara lain ditingkatkan di wilayah rumah dinas bupati Sorong, Kantor Bupati Sorong, dan beberapa tempat lainnya.
"Patroli kami tingkatkan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi," kata Kapolres Sorong AKBP Yohanes Agustiandaru di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa.
Yohanes pun mengimbau seluruh masyarakat maupun keluarga pihak-pihak terjerat OTT untuk tetap bersabar dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus hukum tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Mari tetap menjaga situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang kondusif, tidak melakukan aksi-aksi yang berlebihan," ujar Yohanes.
Baca juga: KPK tahan enam tersangka suap di Pemkab Sorong
Sebelumnya, Senin dini hari (12/11), penyidik KPK melakukan OTT terhadap YPM di kediamannya bersamaan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), sekretaris BPKAD Kabupaten Sorong, dan dua oknum pegawai BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
Penyidik KPK telah menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan penahanan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 14 November 2023 sampai dengan 3 Desember 2023 di Rutan KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.
Enam tersangka tersebut ialah Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).
Baca juga: KPK amankan sejumlah uang saat OTT di Sorong
Baca juga: KPK benarkan OTT lima orang di Sorong
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
