CGTN：Langkah China memperluas kebijakan pintu terbuka di sektor keuangan setelah pertemuan penting

Pertemuan tentang kebijakan keuangan pusat ini berlangsung dua kali dalam satu dekade. Maka, pertemuan ini memiliki makna yang sangat penting di Tiongkok, bahkan menentukan arah perkembangan dan reformasi kebijakan di sektor keuangan pada babak berikutnya.

Beberapa istilah baru muncul dalam pertemuan tahun ini, termasuk membangun "negara terdepan di sektor keuangan" dan mengeksplorasi "jalur perkembangan di sektor keuangan dengan karakteristik Tiongkok". Menurut analis, hal tersebut menjadi sinyal baru dalam kebijakan Tiongkok di sektor keuangan pada masa mendatang.

Konsep membangun "negara terdepan di sektor keuangan" mencerminkan kian pentingnya peran dan posisi sektor keuangan dalam perekonomian Tiongkok, seperti dipaparkan Liu Xiaochun, Affiliated Professor, Shanghai Advanced Institute of Finance, Shanghai Jiao Tong University.

Kebijakan pintu terbuka tingkat tinggi di sektor keuangan

Pertemuan ini mengemukakan sejumlah langkah untuk mempromosikan kebijakan pintu terbuka tingkat tinggi di sektor keuangan.

Seperti yang dibahas dalam pertemuan tersebut, Tiongkok perlu memperluas kebijakan pintu terbuka secara kelembagaan di sektor keuangan, meningkatkan arus investasi dan fasilitas pembiayaan lintaswilayah. Tujuannya, menarik minat lembaga keuangan asing dan modal jangka panjang untuk mengembangkan bisnis di Tiongkok.

Ke depan, Tiongkok akan berupaya memastikan, regulasi finansial akan diselaraskan dengan aturan ekonomi dan perdagangan internasional. Maka, kebijakan pintu terbuka berlangsung semakin transparan dan mudah diprediksi, menurut yang disampaikan Chief Economist, Bank of China Securities, Guan Tao, kepada CMG.

Guan menilai, Tiongkok akan meningkatkan kebijakan pasar, penegakan hukum, dan internasionalisasi pasar finansial dengan memanfaatkan kawasan perdagangan bebas, pelabuhan perdagangan bebas, serta beberapa pusat finansial.

Pertemuan tersebut juga mendesak sejumlah langkah untuk meningkatkan daya saing dan pengaruh Shanghai dan Hong Kong sebagai pusat keuangan dunia.

Sejumlah upaya juga harus diambil guna mencegah risiko ekonomi yang berkaitan dengan negara asing dalam proses pelaksanaan kebijakan pintu terbuka, menurut Guan. 

Pada akhir September lalu, 202 bank dari 52 negara dan wilayah telah membuka kantor cabang di Tiongkok.

Data juga menunjukkan, 1.110 lembaga asing telah mengakses pasar obligasi Tiongkok, bahkan memegang obligasi senilai RMB 3,3 triliun pada akhir September lalu.

Menjamin daya tahan finansial nasional

Sejalan dengan kebijakan pintu terbuka, daya tahan sektor finansial turut dibahas dalam pertemuan tersebut.

Seperti dibicarakan, Tiongkok harus menjamin daya tahan finansial dan ekonomi nasional, serta menjalankan pencegahan risiko finansial sebagai prioritas utama di sektor finansial.

Pada periode 2014-September 2023, nilai kredit berdenominasi yuan di Tiongkok meningkat pesat hingga di atas RMB 230 triliun (sekitar $32,04 triliun) dari RMB 81,43 triliun, mencatat angka pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 10%. Hal ini sesuai dengan pertumbuhan PDB nominal, menurut data People's Bank of China (PBOC).

Namun, setelah berbagai masalah menyelimuti sektor finansial, pertemuan ini menilai, masih ada risiko ekonomi dan finansial yang tersembunyi, seperti korupsi keuangan, serta rendahnya efisiensi sektor finansial dalam melayani ekonomi riil.

"Pertemuan tersebut membahas beberapa prasyarat dalam regulasi finansial pada babak berikutnya. Pembahasan ini menjadi arahan dan panduan untuk memperkuat dan meningkatkan pengawasan finansial, mempersempit kesenjangan regulasi, serta meningkatkan efektivitas pengawasan pada masa depan," ujar Guan.

Dengan mencatat bahwa fokus pertemuan tentang kebijakan sentral di sektor keuangan ini untuk membangun negara terkemuka di sektor finansial, Guan menilai, sektor keuangan menjadi tulang punggung dalam perekonomian nasional sekaligus unsur utama dalam daya saing inti Tiongkok, "Maka, membangun negara terkemuka di sektor finansial merupakan sebuah keharusan bagi negara dengan perekonomian maju."