Pemprov DKI dan UI atasi kebijakan kependudukan agar tepat sasaran

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) menjalin kerja sama sebagai upaya mengatasi demografi di Jakarta sekaligus kebijakan kependudukan tepat sasaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta menyebutkan data kependudukan di DKI Jakarta yang terdaftar berjumlah sekitar 11,3 juta jiwa penduduk. Namun, faktanya hanya 8,9 juta jiwa penduduk yang berdomisili di Jakarta, sementara sisanya tidak berdomisili di Jakarta.

"Hal ini menjadi kendala dalam memberikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan berpotensi tidak tepat sasaran. Kerja sama ini sekaligus sebagai upaya untuk memperkuat strategi Jakarta menuju kota global," kata Joko dalam seminar bertajuk Penonaktifan Sementara dan Pengaktifan Kembali Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Jakarta di Perpustakaan Pusat UI, Depok, Jawa Barat, Kamis.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga perlu merumuskan kebijakan yang dapat mengontrol pendataan dan pendaftaran penduduk secara de facto. Dalam implementasi tersebut, upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.

Kerja sama itu melalui penerapan kebijakan penonaktifan sementara NIK bagi penduduk yang secara de facto sudah tidak lagi berdomisili di wilayah DKI Jakarta selama 1 tahun.

Joko menjelaskan bahwa aspek data kependudukan menjadi salah satu tantangan Jakarta menuju kota global karena daerah ini menempati urutan ke-70 kota terpadat di dunia.

Baca juga: Pemprov DKI tampung tuntutan buruh minta UMP 2024 jadi Rp5,6 juta
Baca juga: DKI gandeng TikTok beri pelatihan digital kepada UMKM Jakarta

Ia lantas menyebutkan sejumlah permasalahan kependudukan, antara lain, tren peningkatan jumlah penduduk pendatang setiap tahunnya dan karakteristik penduduk pendatang yang umumnya memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah.

Jika hal tersebut tidak ditangani dengan tepat, menurut dia, akan berpotensi menjadi persoalan perkotaan seperti kemiskinan ekstrem dan stunting di wilayah kumuh.

Selain itu, lahirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi ibu kota Indonesia pada tahun depan, menjadi salah satu alasan bagi Pemprov DKI untuk mengeluarkan kebijakan kependudukan yang tepat sasaran, sekaligus sambil menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kekhususan Jakarta (DKJ).

Perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara menjadi momen bagi Jakarta untuk berkembang menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, serta pusat jasa berskala regional dan global.

"Jakarta bersama Jawa Barat dan Banten memiliki peran yang besar dalam menumbuhkan ekonomi nasional karena kontribusinya hampir setengah inflasi nasional, yakni sebesar 46,5 persen berasal dari Jabotabek," jelas Joko.

Turut hadir dalam seminar tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Budi Awaluddin, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Teguh Setyabudi, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta Dwi Paramita Dewi, dan Kepala Lembaga Demografi UI Abdillah Hasan.