“Pemerintahan Netanyahu, atau semoga pemerintahan baru Israel, harus memahami bahwa tidak satu sen pun akan masuk ke Israel dari AS kecuali ada perubahan mendasar dalam posisi militer dan politik mereka,” kata Sanders.
Dia menekankan bahwa AS menyediakan bantuan kepada Israel sebesar 3,8 miliar dolar AS (Rp58,7 triliun) per tahun dan pemerintahan Presiden Joe Biden telah memohon setidaknya 14,3 miliar dolar AS (Rp220,8 triliun) sebagai bantuan tambahan.
"Meski Israel memiliki hak menumpas Hamas, namun pemerintah ekstremis sayap kanan (PM Benjamin) Netanyahu tidak memiliki hak untuk melancarkan perang total terhadap rakyat Palestina,” kata Sanders.
Baca juga: Israel kabarnya setuju pasukan internasional ditempatkan di Gaza
Sanders juga menggarisbawahi bahwa perpindahan 1,6 juta orang di Gaza dan perampasan makanan, air, obat-obatan dan bahan bakar serta pembunuhan sekitar 12.000 warga Palestina merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan "pelanggaran terhadap setiap kode kesusilaan manusia", serta menekankan perlunya hal itu untuk segera dihentikan.
Dia menyebutkan syarat-syarat yang perlu diberlakukan untuk penyaluran bantuan kepada Israel.
"Akhiri pengeboman sembarangan yang menewaskan ribuan jiwa warga sipil dan penghentian operasi militer secara signifikan sehingga bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar dapat masuk ke wilayah tersebut," lanjutnya.
"Berikan hak warga Gaza yang mengungsi untuk kembali ke rumah mereka. Tidak ada pendudukan kembali Israel atau blokade Gaza dalam jangka panjang, akhiri kekerasan oleh pemukim di Tepi Barat dan hentikan perluasan permukiman, (dan) komitmen untuk perundingan damai menuju solusi dua negara setelah perang," tambah Sanders.
Baca juga: AS didesak berhenti pasok amunisi artileri untuk tentara Israel
Baca juga: Blinken akui sudah terlalu banyak warga Palestina terbunuh di Gaza
Baca juga: AIPAC bikin AS tak bisa kritis terhadap Israel
Sumber: Anadolu
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2023
