"Kami terus-menerus mendorong penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis dengan mengedepankan prinsip-prinsip HAM yang anti kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam acara "Pedoman Pemantauan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Memperkuat Peran dan Pemajuan Hak Perempuan Indonesia", di Jakarta, Selasa.
Menurut Olivia Salampessy, para penyelenggara pemilu dan partai politik perlu mengenali dan memahami kerangka hukum hak asasi manusia dan kebijakan yang melindungi hak perempuan, serta prinsip dan mekanisme pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam penyelenggaraan pemilu.
Baca juga: Komnas: Kasus kekerasan berbasis gender masih terjadi dalam Pemilu
Baca juga: TII: Jumlah dan kualitas perempuan di parlemen perlu terus ditambah
Pasalnya, Komnas Perempuan mencatat masih adanya sejumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam pemilihan umum.
"Beberapa kasus terkait kekerasan berbasis gender dalam pemilu diantaranya penolakan kepemimpinan perempuan, pemecatan caleg perempuan terpilih, dan intimidasi caleg perempuan," katanya.
Kemudian adanya diskriminasi terhadap perempuan Papua dalam seleksi penyelenggara pemilu, hingga penyerangan seksual terhadap calon kepala daerah perempuan.
Ragam bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi baik itu kekerasan fisik seperti pemukulan, penculikan, juga pembunuhan; kekerasan psikis seperti pembunuhan karakter; kekerasan seksual berupa pelecehan seksual dan pemerkosaan.
Lalu kekerasan ekonomi berupa penolakan biaya politik, pencurian, dan perusakan properti kampanye; serta kekerasan siber seperti penyebaran narasi hoaks dan ujaran kebencian.
Baca juga: Politik kemarin, cawe-cawe politik hingga Pemilu 2024
Baca juga: Komnas: Calon anggota KPU, Bawaslu harus bebas dari kekerasan seksual
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023
