Dalam paparannya, Andi Muhammad Arsjad menyampaikan kondisi ketahanan pangan di Sulawesi Selatan berdasarkan ketersediaan, tantangan, peluang, dan juga terkait dengan program-program prioritas pemerintah Sulawesi Selatan.
Sebagai narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengembangan Ketahanan Pangan, Arsjad merinci ketersediaan beras di Sulawesi Selatan sebanyak 1,5 juta ton st ini
"Beda produksi dengan ketersediaan. Jadi ketersediaan kita ada 1,5 juta ton, kebutuhan kita itu sekitar 196 ribu ton. Jadi kita surplus sekitar 1,3 juta ton dari segi ketersediaan. Insya Allah kalau Sulsel tidak ada masalah dengan pangan," kata dia.
Terkait dengan kendala, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura ini, mengatakan kondisi iklim akhir-akhir dengan adanya fenomena El Nino berdampak pada kondisi lahan yang kering sehingga membuat produktivitas tanaman pangan menjadi menurun.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap memberikan perhatian yang besar dalam penguatan ketahanan pangan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah melalui program prioritas yang dicanangkan.
"Akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan persoalan ketahanan pangan. Kita tahu kita menghadapi badai elnino yang berdampak pada kekeringan, sehingga produktivitas kita mengalami penurunan," urainya.
Pada kesempatan itu, Andi Muhammad Arsjad menyampaikan rencana pemerintah provinsi untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai provinsi penghasil tanaman pisang. Dimana Budidaya Pisang menjadi salah satu program strategis Pemprov Sulsel dalam melaksanakan penguatan ketahanan pangan.
Bahkan, kata Andi Muhammad Arsjad, dalam mengembangkan program ini pemerintah provinsi telah bekerja sama dengan perguruan tinggi, perbankan, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dan para pelaku usaha pertanian.
"Kita mau menjadikan Sulawesi Selatan ini sebagai provinsi pisang. Target kita 500 ribu hektar dan kita sudah kerja sama dengan berbagai pihak," ujarnya.
Kerja sama yang dimaksud dengan perguruan tinggi, di antaranya Universitaas Hasanuddin, OJK, perbankan untuk penyediaan KUR dan PTPN untuk pemenuhan lahannya.
"Ini yang dilakukan pemerintah provinsi, dan ini kita minta pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran untuk mendukung itu termasuk desa," kata dia.
Kegiatan ini dihadiri Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PPP Muhammad Aras, Walikota Makassar Muhammad Ramdhan Pomanto, Praktisi Bidang Ketahanan Pangan Prof Dr Genius Umar, dan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Dr Ir Darmawan MP.
Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023
