“DPTLN Kuala Lumpur terbanyak di seluruh dunia mencapai 447.258, dan berdasarkan kajian Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) tingkat kerawanan bukan lagi merah, tapi hitam,” kata anggota Panwaslu LN Kuala Lumpur Muhammad Haidir Mohalisi di Kuala Lumpur, Senin.
Dengan hanya tiga personel dan wilayah kerja yang secara geografis lebih besar dari Jawa Barat, maka tugas Panwaslu LN Kuala Lumpur akan kompleks dan berat, kata Muhammad.
Untuk itu Panwaslu akan berusaha melibatkan masyarakat dan mengedukasi mereka mengenai boleh dan tidak boleh dalam Pemilu, kata dia.
“Kadang mereka di luar sana lebih pintar dari kami, mengelabui. Maka dari itu peran masyarakat juga yang sangat diperlukan," kata Muhammad.
Panwaslu mengharapkan mereka membantu mencegah terjadinya kecurangan yang sering terjadi di sini, kata Muhammad.
Baca juga: KKRI Kuching pastikan otoritas Sarawak dukung Pemilu RI 2024
Sejauh ini, menurut dia, belum ada pengawasan partisipatif masyarakat dalam Pemilu 2024 di wilayah kerja Panwaslu LN Kuala Lumpur.
Sebetulnya Bawaslu memiliki sistem pengawasan partisipatif masyarakat melalui pemantau pemilih.
Organisasi masyarakat yang jumlahnya banyak di Malaysia semestinya bersedia memantau pemilih demi menyukseskan Pemilu Damai 2024, kata dia.
Muhammad mengatakan masyarakat yang bersedia menjadi pemantau pemilih bisa langsung mendaftar pada laman Bawaslu sehingga mereka dibenarkan mengikuti pengawasan seluruh rangkaian Pemilu.
Wilayah kerja Panwaslu LN Kuala Lumpur sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur yang mencakup dua wilayah persekutuan, yakni Kuala Lumpur dan Putrajaya, serta empat negara bagian, yakni Perak, Terengganu, Kelantan, Selangor.
Baca juga: PPLN Kuching sosialisasikan Pemilu 2024 pada 120 lokasi di Malaysia
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
