"Kami di Kemenpan RB mengapresiasi langkah BNPB dalam melakukan reformasi birokrasi dalam berbagai sektor. SEmoga ke depan apa yang dilakukan BNPB dapat terus ditingkatkan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Anas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut Anas, BNPB telah banyak melakukan perbaikan, seperti meningkatkan indeks reformasi birokrasi BNPB pada tahun 2020 dari 64.01 menjadi 75.08 dengan predikat "BB".
Baca juga: BNPB hormati penyidikan kasus pengadaan anggaran COVID-19 tahun 2020
Peningkatan juga terjadi pada Nilai SAKIP BNPB setiap tahun dan berada di angka 77.86 dengan predikat "BB" di tahun 2022.
Berdasarkan nilai RB dan SAKIP, BNPB berada di atas nilai rata-rata RB Kementerian Lembaga. Selain itu BNPB juga telah melakukan penyederhanaan birokrasi tahun 2020 dan 2023 dengan capaian 91 persen.
Kendati demikian, Anas berharap hasil tersebut harus tetap ditingkatkan dengan perbaikan berkelanjutan.
Mantan kepala LKPP itu juga mendorong agar setiap instansi, termasuk BNPB, dapat melaksanakan reformasi birokrasi berdampak seperti yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo.
"Harapan kami ke depan ada upaya lompatan baru agar harapan bapak Presiden terus bisa diwujudkan dengan baik oleh BNPB," ucapnya.
Baca juga: Menaker: Perubahan pola pikir aparatur tolok ukur reformasi birokrasi
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan rasa terima kasih atas bimbingan dan arahan Kemenpan RB dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
"Kami akan terus meningkatkan kinerja di lapangan untuk senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Suharyanto.
Beberapa capaian telah dilakukan BNPB salah satunya pengembangan dashboard pencegahan portal kebencanaan yang memiliki fungsi mengkompilasi berbagai prediksi bahaya berdasarkan keluaran berbagai kementerian dan lembaga.
Kemudian, pengembangan layanan sistem peringatan dini merupakan kegiatan prioritas nasional, dimana output dari kegiatan ini berupa penyediaan sistem peringatan dini (early warning system-EWS) untuk daerah rawan bencana di Indonesia.
Capaian lain seperti pada sektor penyebaran informasi dan komunikasi kebencanaan, BNPB memiliki jaringan satelit Very Small Aperture Terminal (VSAT) yang digunakan BNPB dengan fungsi utama untuk menerima dan mengirim data baik secara visual maupun audio.
Baca juga: Menpan RB: 12 kabupaten dan kota miliki MPP
BNPB juga telah membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2022, kemudian juga ditunjang dengan monitoring penyampaian Laporan Harta Kekayaan ASN di Lingkungan BNPB yang merupakan bagian dari pendampingan pembentukan Zona Integritas.
Selain itu, BNPB telah membuat inovasi Stimulus Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk korban bencana yang juga sejalan dengan program RB tematik yakni pengentasan kemiskinan. Di mana inovasi tersebut merupakan program kebijakan kompensasi kepada pengungsi korban bencana alam untuk korban terdampak rumah rusak berat, relokasi atau rumah tidak layak sehingga selama belum terbangun rumah/huniannya mendapatkan bantuan dana tunggu hunian sebesar Rp500.000 hingga Rp. 600.000/bulan.
“Kami di BNPB berkomitmenn akan terus meningkatkan kinerja dan akan selalu melaporkan progres pelaksanaan reformasi birokrasi kepada menpan RB bersama jajaran,” ujar Suharyanto.
Baca juga: Bandara Ngurah Rai raih penghargaan pelayanan publik dari Kemenpan RB
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
