Kebutuhannya akan semakin meningkat dan suplainya akan sedikit tertinggal. Jadi credit gap-nya akan semakin besar.
Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mendorong industri peer-to-peer (P2P) lending dapat memperluas penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang merupakan segmen pendanaan potensial.

"Kita ketahui bahwa porsi dari usaha UMKM ini terbesar di Indonesia dan kalau ini kita bisa bantu melalui platform peer to peer lending tentunya industri ini kita berharap juga akan berkontribusi positif," kata Ketua Bidang Hubungan Masyarakat AFPI Kuseryansyah, di Jakarta, Kamis.

Dalam Webinar Peluang dan Tantangan Fintech P2P Lending Pasca Peluncuran SE OJK 19/2023, Kuseryansyah menuturkan dengan peningkatan penyaluran pendanaan ke UMKM, industri P2P lending dapat memberi kesempatan akses keuangan yang lebih luas kepada UMKM agar mereka bisa mendapatkan alternatif pendanaan untuk ekspansi usaha.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdapat kurang lebih 65,4 juta UMKM di Indonesia yang menjadi wadah bekerja bagi lebih dari 100 juta orang Indonesia.

Menurut hasil riset EY-Parthenon, total kebutuhan pembiayaan UMKM pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp4.300 triliun dengan kemampuan supply saat ini sebesar Rp1.900 triliun. Berarti terdapat selisih Rp2.400 triliun total kebutuhan pembiayaan sektor UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan masih ada ruang yang besar bagi industri P2P lending dalam menyalurkan pendanaan.

"Kebutuhannya akan semakin meningkat dan suplainya akan sedikit tertinggal. Jadi credit gap-nya akan semakin besar," ujarnya.

Lebih lanjut dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028, disebutkan bahwa penyaluran pembiayaan yang dilakukan LPBBTI atau industri fintech P2P lending meningkat 12,46 persen secara year on year (yoy) menjadi Rp53,12 triliun per Agustus 2023.

Sebagian besar dari penyaluran pembiayaan tersebut ditujukan untuk pendanaan sektor non produktif yaitu 60,95 persen dari total penyaluran pembiayaan pada Agustus 2023. Sementara, pembiayaan yang disalurkan LPBBTI kepada UMKM tercatat masih relatif rendah yaitu sebesar 36,52 persen per Agustus 2023.

Oleh karena itu, diharapkan ada peningkatan pembiayaan dari industri LPBBTI kepada sektor produktif dan UMKM dengan kualitas yang tetap terjaga dengan baik.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa pendanaan industri fintech peer-to-peer lending bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) perlu ditingkatkan agar dapat bertumbuh signifikan dalam menopang perekonomian nasional.

"Penyaluran pembiayaan UMKM masih perlu ditingkatkan karena masih terbatas dengan porsi sebesar 36,57 persen dari total pembiayaan yang sudah disalurkan industri peer-to-peer lending mencapai Rp55,7 triliun," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, OJK Agusman di Jakarta, Jumat (10/11).

Ia menjelaskan, berdasarkan riset OJK terkait kesenjangan pembiayaan UMKM dengan menggunakan angka kebutuhan pendanaan UMKM nasional tahun 2021, diperoleh angka Rp1.519 triliun (55,43 persen dari total kebutuhan pendanaan UMKM) yang merupakan kebutuhan pendanaan UMKM.
Baca juga: OJK berikan sanksi 34 fintech P2P lending selama Agustus 2023
Baca juga: OJK susun peta jalan industri fintech P2P lending yang sehat

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023