Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Surakarta Tenny Setyoharini pada konferensi pers Optimalisasi Penanggulangan TBC Dengan Kolaborasi Lintas Sektor di Kota Surakarta, Rabu, mengatakan target ini lebih cepat dibandingkan target nasional.
"Target pemerintah pusat harus selesai eliminasi TBC pada tahun 2030, sedangkan pemerintah provinsi menargetkan 2028. Kota Surakarta memberanikan diri pada tahun 2025," katanya.
Ia mengatakan pemerintah daerah berupaya sekuat tenaga untuk mengakhiri kasus TBC di dalam negeri.
"Mengarah ke situ, banyak yang harus dilakukan. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan masyarakat," katanya.
Baca juga: Dinkes Kudus lacak penderita TBC melalui investigasi kontak
Terkait dengan kasus TBC di Kota Solo, sejak tahun 2021 hingga 2023 angka temuan kasusnya terus meningkat. Pihaknya mencatat pada tahun 2021 ditemukan sebanyak 1.225 kasus TBC, tahun 2022 meningkat menjadi 2.112 kasus, dan tahun 2023 kembali meningkat menjadi 2.393 kasus.
Dari total tersebut, angka temuan kasus TB pada anak tahun 2021 sebanyak 170 kasus, tahun 2022 sebanyak 612 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 711 kasus.
Sedangkan untuk angka keberhasilan pengobatan atau trend treatment succes rate (TSR) TBC pada tahun 2023 terjadi penurunan angka menjadi 86 persen dari 88 persen pada tahun 2021. Untuk nasional menargetkan TSR mencapai 90 persen.
Menurut dia, belum tercapainya TSR pada tahun 2023 karena masih ada pasien yang lost to follow up, meninggal dunia, gagal pengobatan, dan belum adanya hasil pengobatan.
"Untuk jumlah pasien lost to follow up ini sebanyak 171 orang karena pasien pindah pengobatan ke luar kota yang ternyata tidak sampai ke faskes rujukan," katanya.
Baca juga: Dinkes Bantul temukan 1.144 kasus tuberkulosis selama 2023
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta Anna Budiarti mengatakan tren serangan kasus TBC pada masyarakat telah bergeser sejak beberapa waktu terakhir. Jika sebelumnya TBC identik dengan menyerang masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, saat ini sudah menyerang di setiap kalangan.
"Jadi, sekarang ini penyakit yang harus diperangi oleh semua masyarakat. Apalagi faktanya Indonesia berada di peringkat kedua di dunia dengan jumlah penderita TB terbanyak," katanya.
Dalam hal ini, kata dia, legislatif bertugas dari sisi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
"Kalau legislasi dari sisi peraturan. Sedangkan anggaran, DPRD yang diwakili oleh Badan Anggaran akan bersama eksekutif menyusun anggaran. Tugas ketiga yakni pengawasan, ini juga disampaikan ke dinas terkait," katanya.
Khusus pada tahun ini, menurut dia, besaran anggaran untuk penanganan kasus TBC mencapai Rp896 juta.
Ketua Komunitas TBC Mentari Sehat Indonesia (MSI) Surakarta Rishan mengatakan MSI sebagai komunitas yang bekerja sama dengan DKK Surakarta ikut berkontribusi dalam upaya penanggulangan TBC.
Baca juga: Dinkes Surabaya sediakan pengobatan TBC gratis di Puskesmas
"Dalam hal ini MSI memperkuat jejaring layanan TBC. Kami membantu apa yang bisa dibantu, termasuk kader MSI yang terjun di lapangan untuk skrining kesehatan di masyarakat," katanya.
Pewarta: Aris Wasita
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023
