"Tidak mungkin usaha tani akan maju tanpa didukung modal. Petani, peternak, nelayan, di mata bank, sangat tidak profitable, feasible, dan bankable. Saat ini sebagian kredit bank untuk industri dan properti, tidak untuk pertanian karena high risk," kata anggota Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi di Jakarta, Kamis.
Ia menilai, salah satu indikator bahwa pemerintah tidak serius di sektor pertanian adalah menolak pendirian bank pertanian sebagaimana yang terdapat dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
"Jika bank pertanian didirikan tidak ada satu pasal pun yang dilanggar baik di UU tentang BI, UU tentang Perbankan, atau UU lainnya yang terkait. Bayangkan, negara agraris tanpa memiliki bank pertanian," katanya.
Kalau sekarang pemerintah menugaskan agar bank milik pemerintah membentuk unit khusus untuk fokus di pertanian, dirinya pesimis dan ragu, bank tersebut akan menyentuh sektor pertanian.
"Sedangkan kewajiban bank untuk menyalurkan kredit 20 persen ke usaha mikro dan kecil saja tidak dipatuhi," katanya.
Ia juga meminta Presiden SBY untuk menyiapkan konsep kedaulatan pangan yang berkelanjutan. Meski saat ini swasembada masih impian, presiden harus mengontrol dan mengendalikan kementrian teknis yang menangani pangan agar sinergis dan produktif.
"Tidak boleh saling menyalahkan dalam internal aparatus pemerintahan. Itu tidak elok," ujar politisi PAN itu.
Presiden, lanjutnya, juga harus menciptakan suasana tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu terciptanya pemerintahan yang bersih dan kuat, peran swasta untuk membantu program swasembada dan kedaulatan pangan, serta partisipasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah dengan baik.
"Nasib anak cucu kita ditentukan kebijakan hari ini. Sangat ironis. Indonesia negara tropis, yang hidup di bawah garis khatulistiwa, masih impor pangan. Impor pangan itu merusak harga dan merugikan petani," kata Viva.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
