"Dengan demikian, pemerintah berkomitmen penuh dalam memberikan peningkatan pelayanan yang ada di Kota Pahlawan," kata Wali Kota Eri dalam keterangannya di Surabaya, Kamis.
Hal itu disampaikan Wali Kota Eri usai menerima penghargaan Smart Government dan Smart Environment dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI dalam kegiatan Forum Smart City Nasional, Pameran dan Awarding Gerakan Menjadi Smart City 2023 di Tangerang, Kamis ini.
Menurutnya, model pemerintahan yang digagas bersama masyarakat juga terus ditingkatkan mulai di tingkat RT. Sehingga, warga dapat mengetahui ada atau tidaknya jumlah stunting, kemiskinan, anak putus sekolah, maupun jumlah anak yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Baca juga: Dinkes Surabaya ambil langkah antisipasi hadapi pneumonia misterius
Baca juga: PDAM Surabaya revitalisasi sejumlah bangunan heritage di luar kota
Selain itu, balai RW di setiap wilayah juga mengadakan program Sinau dan Ngaji Bareng yang dapat diakses oleh seluruh anak di wilayah tersebut.
"Kami menggunakan model pemerintahan yang bisa diketahui sampai detail ke bawah sehingga sumbangsih masyarakat ikut memberikan andil. Bahkan di semua kantor OPD (organisasi perangkat daerah), kecamatan, dan kelurahan tersedia monitor transparansi capaian dan target kinerja pelayanan, maupun pendapatan Pemkot Surabaya," ujarnya.
Menurutnya, jika pelayanan publik dilakukan dengan sistem smart city, di situlah Pemkot Surabaya dapat menaikkan indeks pembangunan manusia (IPM) untuk mengurangi gini ratio, menurunkan kemiskinan, setelah itu ada stunting.
"Ada transparansi yang kami lakukan sehingga masyarakat percaya. Ketika masyarakat percaya, maka akan menjadi bagian membangun Surabaya secara smart," katanya.
Sampai di lingkungan pun, ketika berbicara terkait sampah, hal itu telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya hingga di tingkat perkampungan melalui pengolahan bank sampah. Bahkan, sampah yang dikelola oleh Kota Surabaya sampah telah menghasilkan listrik sebesar 11 megawatt mulai sejak tahun 2020.
"Sehingga kami bisa mengatakan bahwa pengelolaan harus dilakukan secara cerdas, cepat, tapi harus ada keterbukaan dengan masyarakat sehingga akan ada manfaatnya bagi masyarakat," ujarnya.*
Baca juga: Akademisi Untag Surabaya paparkan ancaman pada demokrasi digital
Baca juga: Surabaya kembali raih penghargaan predikat A akuntabilitas kinerja
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
