Rp450 triliun hanya makan siang gratis tetapi sekolah masih bayar ... atau Rp350 triliun untuk sekolah gratisJakarta (ANTARA) -
Juru Bicara Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Indra Charismiadji, menegaskan bahwa pasangan calon (paslon) yang diusungnya lebih memprioritaskan pendidikan gratis untuk generasi muda masa depan bangsa daripada makan siang gratis.
Menanggapi klaim bahwa terdapat 76 negara yang menerapkan kebijakan pemberian makan gratis kepada anak-anak, Indra mengakui hal itu memang benar adanya. Namun, lanjut Indra, negara tersebut telah menerapkan kebijakan pendidikan gratis terlebih dahulu.
"Tujuh puluh enam negara yang memberikan makan gratis, secara keseluruhan juga sudah menggratiskan biaya pendidikan terlebih dahulu," kata Indra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, .
Dia lalu menyebutkan ada 155 negara yang memberikan layanan pendidikan gratis sepenuhnya dari kelas satu sekolah dasar (SD) sampai kelas sembilan sekolah menengah pertama (SMP).
Baca juga: Gibran: Program makan siang dan susu gratis sudah berlaku di 76 negara
Menurut Indra, sebelum menerapkan kebijakan makan siang gratis, pemerintah seharusnya memulai dengan menggratiskan biaya pendidikan untuk anak-anak. Lalu, lanjutnya, kedua kebijakan itu baru bisa dijalankan jika negara kuat secara ekonomi.
Oleh karena itu, Indra menegaskan bahwa yang dilakukan terlebih dahulu adalah menjamin pendidikan gratis untuk seluruh rakyat atau generasi masa depan bangsa, karena itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945.
"AMIN memprioritaskan pada pemenuhan amanat konstitusi untuk memberikan layanan pendidikan yang 100 persen dibiayai negara alias gratis," jelas Indra.
Berdasarkan perhitungan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Indonesia hanya butuh Rp350 triliun per tahun untuk memberikan layanan pendidikan gratis dari kelas satu SD sampai kelas sembilan SMP.
"Jadi, biarkan rakyat memilih, anggaran Rp450 triliun hanya dapat makan siang gratis tetapi sekolah masih bayar atau penggunaan anggaran Rp350 triliun untuk sekolah gratis," tegasnya.
Baca juga: Anies-Muhaimin janji tidak ubah kurikulum sekolah jika menang
Lebih lanjut, dia menjelaskan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini masih ada sekitar 20 persen anak Indonesia yang belum sekolah sampai tingkat SMP.
Sebagian besar yang sudah sekolah juga tidak sepenuhnya dibiayai pemerintah, karena bersekolah di sekolah swasta yang tidak mungkin gratis, kata Indra.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
Masa kampanye juga telah dijadwalkan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Menanggapi klaim bahwa terdapat 76 negara yang menerapkan kebijakan pemberian makan gratis kepada anak-anak, Indra mengakui hal itu memang benar adanya. Namun, lanjut Indra, negara tersebut telah menerapkan kebijakan pendidikan gratis terlebih dahulu.
"Tujuh puluh enam negara yang memberikan makan gratis, secara keseluruhan juga sudah menggratiskan biaya pendidikan terlebih dahulu," kata Indra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, .
Dia lalu menyebutkan ada 155 negara yang memberikan layanan pendidikan gratis sepenuhnya dari kelas satu sekolah dasar (SD) sampai kelas sembilan sekolah menengah pertama (SMP).
Baca juga: Gibran: Program makan siang dan susu gratis sudah berlaku di 76 negara
Menurut Indra, sebelum menerapkan kebijakan makan siang gratis, pemerintah seharusnya memulai dengan menggratiskan biaya pendidikan untuk anak-anak. Lalu, lanjutnya, kedua kebijakan itu baru bisa dijalankan jika negara kuat secara ekonomi.
Oleh karena itu, Indra menegaskan bahwa yang dilakukan terlebih dahulu adalah menjamin pendidikan gratis untuk seluruh rakyat atau generasi masa depan bangsa, karena itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945.
"AMIN memprioritaskan pada pemenuhan amanat konstitusi untuk memberikan layanan pendidikan yang 100 persen dibiayai negara alias gratis," jelas Indra.
Berdasarkan perhitungan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Indonesia hanya butuh Rp350 triliun per tahun untuk memberikan layanan pendidikan gratis dari kelas satu SD sampai kelas sembilan SMP.
"Jadi, biarkan rakyat memilih, anggaran Rp450 triliun hanya dapat makan siang gratis tetapi sekolah masih bayar atau penggunaan anggaran Rp350 triliun untuk sekolah gratis," tegasnya.
Baca juga: Anies-Muhaimin janji tidak ubah kurikulum sekolah jika menang
Lebih lanjut, dia menjelaskan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini masih ada sekitar 20 persen anak Indonesia yang belum sekolah sampai tingkat SMP.
Sebagian besar yang sudah sekolah juga tidak sepenuhnya dibiayai pemerintah, karena bersekolah di sekolah swasta yang tidak mungkin gratis, kata Indra.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.
Masa kampanye juga telah dijadwalkan mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Anies: anggaran pembangunan IKN lebih baik dialokasikan ke pendidikan
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
