Gotong-royong antar pemangku kepentingan sangat penting dalam upaya kita mencapai SDGsJakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan United Nations Development Programme (UNDP) meluncurkan Program Catalytic Funding untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
“Catalytic Fund untuk akan berfokus mengembangkan start up yang bisa menawarkan solusi (untuk perubahan iklim) berbasis ESG (environment, sustainability, and good governance,” kata Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto dalam Peluncuran Catalytic Fund di Jakarta, Senin.
Program ini diharapkan dapat membuat Indonesia lebih cepat mencapai target untuk mengurangi emisi karbon sebesar 32 persen dengan usaha sendiri dan 43,20 persen dengan bantuan internasional pada 2030.
Melalui Program Catalytic Fund, BPDLH memberikan pendidikan penerapan ESG senilai 100 ribu dolar bagi empat start up.
Keempat start up tersebut terdiri dari dua start up akuakultur yakni Fishlog dan Delos, start up GreenHope yang berfokus mengelola dan mendaur ulang sampah, serta Cakap yang menyediakan jasa pendidikan bahasa Inggris.
Setelah melalui program pendidikan sampai Oktober 2024, setiap start up akan diberikan pendanaan dengan besaran yang akan ditentukan seusai program.
Pendanaan tersebut akan disalurkan secara bertahap, yakni 20 persen untuk tahap pertama, 30 persen di tahap kedua, dan 50 persen di tahap ketiga oleh Mandiri Capital Indonesia.
“Kita harus mensyaratkan ESG levelnya sekian supaya mereka bisa mengakses (pendanaan tahap satu). Nanti begitu tahap satu selesai, tahapan dua ada syarat bagi performance indikator dan lain-lainnya,” katanya.
Keempat start up diharapkan dapat memperluas aktivitas bisnis mereka ke wilayah yang berisiko tinggi, kurang terlayani, dan wilayah dengan kelompok populasi rentan, termasuk masyarakat area pesisir dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
UNDP seberperan aktif sebagai mitra strategis BPDLH dengan turut merencanakan kegiatan, menyediakan bantuan teknis, dan menyediakan pendanaan.
Dalam kesempatan yang sama BPDLH dan UNDP juga meluncurkan program Incentivizing Mitigation Outcomes untuk mengakselerasi pelaku usaha di Indonesia untuk turut memitigasi dampak perubahan iklim.
Melalui program ini, BPDLH didukung UNDP menyiapkan dua modalitas berupa insentif untuk mempermudah pelaku usaha yang sudah menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) yang tervalidasi oleh Lembaga Validasi dan Verifikasi, atau telah memiliki Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) Gas Rumah Kaca (GRK), untuk berpartisipasi dalam Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon).
Program Catalytic Fund dan Incentive Mitigation Outcomes menunjukkan pentingnya keterlibatan semua pihak agar Indonesia dapat mencapai target SDGS maupun NDC.
"Gotong-royong antar pemangku kepentingan sangat penting dalam upaya kita mencapai SDGs. Oleh karena itu, UNDP tetap teguh menjadi mitra terpercaya pemerintah Indonesia sehingga harapannya Indonesia akan menjadi negara yang terdepan dalam upaya pendanaan yang inovatif serta tercapainya netralitas karbon," ujar UNDP Resident Representative Norimasa Shimomura.
Baca juga: BPDLH kelola dana 1.500 juta dolar AS yang terkumpul sejak 2019
Baca juga: BPDLH: Pohon besar di Koto Malintang Agam jadi daya tarik wisatawan
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2023
