Perlunya transparansi penggunaan pajak

Jakarta (ANTARA News) - Penerimaan pajak berkaitan erat dengan perbaikan infrastruktur nasional, termasuk jalan raya yang digunakan sejumlah besar masyarakat Indonesia untuk mudik saat lebaran tiba.

Guru Besar bidang Ilmu Kebijakan Pajak dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Prof. Dr. Haula Rosdiana mengemukakan, komitmen pemerintah diperlukan untuk mengalokasikan pajak demi perbaikan infrastruktur.

"Pajak dengan infrastruktur berhubungan erat. Semakin besar penerimaan negara, maka potensi untuk memperbaiki infrastruktur pun meningkat. Tinggal komitmen pemerintah saja, berapa persen pajak yang dialokasikan untuk infrastruktur," kata Guru Besar Perempuan pertama bidang perpajakan di Indonesia.

Dia menambahkan, penggunaan uang pajak harus dibuat semakin transparan agar semakin jelas mana prioritas yang harus lebih dulu diselesaikan dengan penerimaan pajak.

Hal senada dikemukakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto. Dia menekankan perlunya transparansi penerimaan dan penggunaan pajak.

"Ada tidak penelitian yang mengatakan bahwa, penerimaan pajak, penggunaan untuk apa saja? Sehingga bisa ketahuan untuk infrastruktur mungkin kurang," katanya, menambahkan bahwa saat ini belum terlihat adanya transparansi.

Dia menyarankan agar tiap akhir tahun Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan data penerimaan dan pemakaian pajak secara detil di surat kabar agar masyarakat dapat mengetahui kemana uang mereka dipakai.

Peneliti di Lembaga Demografi FEUI juga mengatakan, bila masyarakat sudah membayar pajak namun tidak merasakan hasilnya, misalnya lewat perbaikan infrastruktur, hal tersebut akan membuat orang semakin enggan membayar pajak. 

Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak punya tugas untuk membuktikan dan menumbuhkan kesadaran pada masyarakat bahwa pajak yang mereka setorkan dipakai untuk kepentingan publik.

"Kesannya penerimaan pajak besar dipakai hanya untuk bayar pegawai, kesannya pajak kita hanya untuk membayari perjalanan dinas. Mindset seperti itu harus diubah. Orang harus tahu bahwa you bayar pajak untuk perbaikan jalan, untuk orang mudik agar lebih enak dan nyaman. Bayar pajak untuk membangun sekolah," demikian Prijono.