Wakil Bupati Gowa Abul Rauf Malaganni di Gowa, Selasa, mengatakan, penyerahan sertifikat tersebut merupakan lanjutan dari program yang sama sebelumnya.
"Penyerahan sertifikat tanah bagi masyarakat Kabupaten Gowa akan memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah milik masyarakat itu sendiri, sehingga meminimalkan terjadinya sengketa tanah di wilayah Kabupaten Gowa," ujarnya.
Penyerahan sertifikat itu bagian dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang nantinya dapat digunakan masyarakat sebagai modal pendampingan usaha guna peningkatan kesejahteraan.
Ia pun menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian ATR/BPN atas terselenggaranya kegiatan PTSL di Gowa yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dan hak milik masyarakat secara gratis.
"Karena selama ini belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga sangat penting adanya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki," ungkapnya.
Baca juga: Wamen ATR/BPN serahkan sertipikat tanah Gereja Masehi Injili di Timor
Baca juga: Menteri ATR serahkan sertifikat tanah seluas 89,01 hektare di Garut
Abd Rauf menyebut untuk kesuksesan program ini dibutuhkan peran serta seluruh camat, lurah atau kepala desa untuk bisa terus bersinergi dengan BPN agar dapat mempercepat terwujudnya pendaftaran tanah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Gowa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Tidak hanya itu, program PTSL ini juga dapat digunakan masyarakat sebagai modal pendampingan usaha untuk peningkatan kesejahteraan hidup. Menurut dia sertifikat tanah yang dimiliki nantinya bisa dijadikan jaminan untuk peminjaman modal usaha di bank.
"Ini juga akan membantu masyarakat untuk tidak berurusan dengan rentenir, karena sertifikat yang jelas dan sah bisa dijadikan jaminan peminjaman di bank, di mana pada saat ini peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gowa tahun 2021 bersumber pada peningkatan lapangan usaha pertanian, kehutanan perikanan, lapangan usaha perdagangan, konstruksi serta industri," katanya.
Adapun jumlah bidang tanah di Kabupaten Gowa sebanyak 547.802, di mana jumlah yang terdaftar 367.792, yang bersertifikat 260.068, sedangkan yang belum 287.734, dengan target PTSL tahun 2023 sebanyak 32.736 bidang yang mencakup tujuh kecamatan dan 56 desa/kelurahan.
Baca juga: Menteri ATR/BPN sebut PTSL capai 102,3 juta bidang tanah terdaftar
Baca juga: Menteri ATR/BPN targetkan Tegal jadi Kabupaten Lengkap
"Mari sukseskan program sinergisitas pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian BPN bersama Pemkab Gowa dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, melakukan percepatan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat Gowa karena program strategis nasional ini merupakan langkah percepatan terwujudnya pendaftaran tanah seluruh Indonesia," terangnya.
Sementara Kepala Kantor BPN Sulsel, Tri Wibisono mengatakan pihaknya telah merealisasikan sebanyak 57.101 bidang yang sebagian telah diserahkan sebanyak 35.019 bidang pada 4 Desember 2023.
Khusus di Gowa, saat ini pihaknya menyerahkan sebanyak 500 sertifikat yang tersebar di 10 desa/kelurahan yaitu Kelurahan Batangkaluku 55 sertifikat, Bonto-bontoa 50 sertifikat, Bontoramba 103 sertifikat.
Kemudian di Kalegowa 30 sertifikat, Paccinongan 30 sertipikat, Pandang-pandang 37 sertifikat, Sungguminasa 35 sertifikat, Tamarunang 50 sertifikat, Katangka 10 sertifikat dan Kelurahan Tombolo sebanyak 100 sertifikat.
"Kita juga telah menyelesaikan sertifikasi redistribusi tanah sebanyak 32.671 bidang dan kemudian lintas sektor sebanyak 3.222 bidang dan yang terakhir adalah BUMN 836 bidang," ujarnya.
Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni mengatakan program PTSL ini mempercepat penyertifikatan tanah milik masyarakat, di mana sampai saat ini setelah diluncurkannya program PTSL dapat menyertifikatkan 6-7 juta setiap tahunnya.
"Hari ini kami dapat menyerahkan 500 sertifikat untuk warga Gowa. Ini merupakan bagian dari program PTSL, di mana Presiden RI berusaha untuk menyertifikasi seluruh bidang tanah di Indonesia yang diharapkan bisa selesai sebelum masa presiden Joko Widodo selesai," katanya.
Sebagai upaya percepatan, pihaknya mengaku telah membuka layanan prioritas kepada masyarakat yang datang langsung khususnya di hari Sabtu-Minggu sehingga memudahkan bagi masyarakat yang bekerja di hari Senin-Jumat dapat menggunakan layanan tersebut.
"Sekarang kita sudah membuka layanan prioritas kepada masyarakat yang datang langsung ke kantor BPN. Kita memiliki program layanan prioritas di Sabtu-Minggu sampai jam 12 siang. Insya Allah kami akan terus memperbaiki layanan, proses penyelesaiannya akan kami pantau," ucapnya.
Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2023
