Ini tetap dikawal agar tetap tumbuh sehat dan produktif di masa depan
Jakarta (ANTARA) -
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memastikan pemerintah akan terus bersinergi untuk mengawal gizi anak yang mengalami stunting (gangguan pertumbuhan) agar tetap produktif di masa depan.
 
"Gizi tetap dipenuhi, imunisasi, pendidikan, kasih sayang dan sebagainya dipenuhi, jadi meski peluang kesembuhannya kecil, ini tetap dikawal agar tetap tumbuh sehat dan produktif di masa depan," kata Deputi bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Sukaryo Teguh Santoso di Jakarta, Kamis.
 
Ia menegaskan untuk menemukan faktor penyebab stunting, misalnya dari aspek klinis, ada audit kasus stunting yang telah dilakukan dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan layanan rujukan di fasilitas-fasilitas kesehatan.
 
"Itu untuk menentukan rujukannya ke mana, persoalannya apa, apakah mungkin ada penyakit-penyakit tertentu yang menyertai sehingga anak itu pertumbuhannya mengalami keterlambatan, maka ini dirujuk. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pusat-pusat rujukan ini menjadi penting," ujar dia.

Teguh menyebutkan pemerintah tentu tidak akan berdiam diri dalam upaya mengatasi balita yang sudah terlanjur stunting, dengan tetap memenuhi gizi dan hak-hak mereka, baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.
 
"Saya kira ini kewajiban kita semua untuk memenuhi hak-hak anak itu sendiri. Ini tidak bisa dibiarkan, jadi kita tidak pernah selesai sebenarnya untuk urusan penurunan stunting, tidak akan berhenti," ucapnya.

Baca juga: BKKBN usulkan topik stunting jadi bahasan debat capres/cawapres 2024

Baca juga: BKKBN: Tumbuh kembang otak anak harus diperhatikan sejak 1000 HPK
 
Dalam mengatasi stunting, termasuk salah satunya intervensi spesifik dengan pemberian makanan tambahan melalui dana alokasi khusus (DAK) non fisik, Teguh menekankan bahwa pemerintah tidak bisa bergerak sendirian, untuk itu telah dilakukan kolaborasi lintas sektor oleh BKKBN bersama para mitra.
 
"Dalam hal ini, tidak mungkin negara itu bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan percepatan penurunan stunting, oleh karena itu perlu dilakukan gerakan masyarakat, gerakan masyarakat ini cepat dan ampuh, karena lebih efektif," tuturnya.
 
Menurut dia, apabila hanya menunggu perencanaan di daerah, dengan pelaksanaan atau eksekusi yang harus melalui beberapa proses, kasus-kasus stunting tidak akan bisa tertangani dengan baik.
 
"Oleh karena itu kuncinya gerakan masyarakat, jadi kita tentu mendukung lah apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam kemitraan dan gotong royong mengentaskan stunting," paparnya.
 
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan penurunan stunting, BKKBN memiliki program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), yang termasuk salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan pendanaan pemerintah.
 
"Dari pihak korporasi di berbagai lembaga swasta, untuk program tanggung jawab sosial, juga saling bergotong royong untuk memenuhi tadi, mulai dari aspek gizi, lingkungan, dan lain sebagainya, sehingga anak-anak yang berpotensi stunting, tidak jadi stunting," kata dia.
 
BKKBN bersama mitra juga berkolaborasi dalam 'Program Pasti' guna mengakselerasi percepatan penurunan stunting.
 
"Kemitraan ini salah satu program aksinya meningkatkan kapasitas relawan di lapangan, termasuk salah satunya tim percepatan penurunan stunting, tadi sudah disampaikan ada tiga program utama," katanya
 
Tiga program tersebut dilakukan melalui edukasi peningkatan kapasitas tim percepatan penurunan stunting, pembelajaran dan pemberian intervensi gizi secara spesifik dengan memanfaatkan makanan yang berbasis kearifan lokal di dapur sehat atasi stunting (dashat), dan penguatan peran dan keterampilan remaja dalam kesehatan reproduksi.

Baca juga: BKKBN bersama mitra kolaborasi dalam Program Pasti atasi stunting 

Baca juga: Pemkab Bengkulu Utara berhasil dapat insentif fiskal berkat PK BKKBN

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023