Harapan kami memang ada modernisasi di pulau-pulau menengah kecil itu terutama dalam kaitan sebagai maritime backboneJakarta (ANTARA) - Direktur Regional I Kedeputian Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Abdul Malik Sadat Idris mengatakan Pemerintah Indonesia fokus mengembangkan kawasan afirmasi dan pulau-pulau kecil.
"Harapan kami memang ada modernisasi di pulau-pulau menengah kecil itu terutama dalam kaitan sebagai maritime backbone, dari udara juga, agar konektivitas semakin baik secara fisik ke pulau-pulau, infrastruktur dasarnya ada dan infrastruktur digitalnya juga masuk, itu sebuah game changernya," kata Abdul di Jakarta, Kamis.
Dalam Seminar Nasional Monitoring dan Evaluasi (Monev) Spasial, Abdul menuturkan pengembangan kawasan afirmasi dan pulau-pulau kecil juga ditekankan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional 2024, yang mencakup percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, dan peningkatan elektrifikasi.
Selain itu, dalam RKP juga ditekankan tentang peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dan pemerataan akses layanan pendidikan wajib belajar 12 tahun bagi kawasan afirmasi dan pulau-pulau kecil.
Ia mengatakan pulau-pulau kecil tersebut juga merupakan bagian penting dari ekonomi biru. Pengembangan wilayah dapat dilakukan berdasarkan potensi strategis yang terhubung satu sama lain.
Konektivitas yang handal juga akan mendukung kelancaran logistik. Aliran logistik tanpa hambatan akan menurunkan biaya logistik (logistic cost) secara signifikan dan meningkatkan daya saing atau keunggulan kompetitif daerah.
Oleh karenanya, seluruh pihak dan lintas sektor perlu terus bersinergi dan bekerja sama untuk membangun dan melindungi pulau-pulau kecil dan terdepan.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga meningkatkan konektivitas 18 pulau yang termasuk daerah 3T (terluar, terpencil, dan tertinggal).
"Bentuk dukungan infrastruktur jalan pada 18 pulau daerah 3T, tidak serta-merta dilakukan dalam bentuk jalan lingkar pulau/trans pulau, melainkan melalui jalan akses," kata Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/6).
Dari 18 Pulau 3T, terdapat 16 pulau yang telah didukung oleh jaringan jalan nasional eksisting dan 2 pulau (Pulau Enggano dan Pulau Kei Besar/Pulau Nuhu Yut) belum dilalui jalan nasional.
Pembangunan jalan untuk meningkatkan konektivitas di 18 pulau terluar, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang menetapkan terdapat 18 Pulau Terluar, Terpencil, dan Tertinggal (3T).
Baca juga: PPN: Perlu konsistensi multisektor majukan Kepulauan Mentawai
Baca juga: Bappenas: Indonesia gencar laksanakan digitalisasi birokrasi
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2023
