PSN sebagai jawaban pemerataan pembangunan Nusantara

Proyek-proyek PSN lebih dari sekadar cetak biru pembangunan, tetapi menjadi bukti kesungguhan negara dalam mewujudkan kesetaraan.

Jakarta (ANTARA) - Sebagai rumah bagi lebih dari 270 juta orang, Indonesia jadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia serta perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Pada tahun 2022 saja, Indonesia mencatatkan produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp19.588,4 triliun.

Bahkan, McKinsey & Company dalam kajian empirisnya, "The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential"  memproyeksikan bahwa Indonesia mampu menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketujuh di dunia pada 2030 setelah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil, dan Rusia.

Kendati demikian, capaian-capaian itu hanyalah kumpulan data makro semata apabila masyarakat Indonesia sendiri tidak turut merasakan kemakmuran hasil dari pertumbuhan ekonomi yang masif tersebut. Negara kepulauan yang luas seperti Indonesia sudah sewajarnya dihantui oleh problema kesenjangan baik itu secara sosial ekonomi maupun pembangunan.


Proyek Strategis Nasional

Karakteristik wilayah mempunyai pengaruh kuat terhadap terciptanya pola pembangunan ekonomi. Dengan lebih dari 17.000 pulau, setiap wilayah Indonesia memiliki perbedaan karakteristik geografis maupun sosial. Ini menjadi konsekuensi logis yang tak dapat dihindari Pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan.

Ketidakseragaman berpengaruh pada kemampuan untuk tumbuh, yang pada gilirannya mengakibatkan beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat, sementara wilayah lainnya lambat. Hal ini tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatatkan rasio Gini (Gini ratio) pada Maret 2023 sebesar 0,388. Angka ini meningkat dibandingkan bulan September 2022 sebesar 0,381 dan Maret 2022 yang tercatat 0,384.

Pada Kuartal III-2023, Pulau Jawa juga masih mendominasi kontribusi terhadap pertumbuhan PDB sebesar 57,12 persen, diikuti dengan Pulau Sumatra sebesar 22,16 persen. Adapun daerah lain seperti Pulau Bali dan Nusa Tenggara berkontribusi sebesar 2,80 persen, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,59 persen.

Sebagai respons, berbagai program dan kebijakan telah dilaksanakan Pemerintah demi menciptakan pemerataan pembangunan. Mulai dari transmigrasi hingga pemekaran daerah. Namun masih dirasa belum efektif dalam memberikan keadilan ekonomi yang merata bagi masyarakat, khususnya di wilayah luar pulau Jawa. Untuk itu, harapan baru lahir melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah berjalan selama sewindu.

Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo menjelaskan bahwa PSN menjadi kebijakan Pemerintah yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah  Nusantara. Hingga kini, tercatat 173 PSN telah diselesaikan dengan nilai proyek sebesar Rp1.442 triliun.

Dalam hal pembiayaan, proyek PSN yang berlokasi di luar Pulau Jawa masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan beberapa PSN di Pulau Jawa membuka pintu bagi pihak swasta untuk turut berkontribusi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Bila menelaah kondisi Indonesia beberapa tahun terakhir, pemerataan pembangunan perlu diprioritaskan pada dua aspek, yakni infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur yang merata mampu memudahkan mobilisasi logistik dan akses bagi masyarakat untuk menikmati kemajuan ekonomi Indonesia. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa dari 170 PSN yang dimandatkan kepada Kementerian PUPR, sampai dengan 4 Desember 2023, telah diselesaikan 99 PSN.

Beberapa contoh PSN yang dikerjakan Kementerian PUPR mencakup seperti 42 bendungan, 2.143 kilometer (km) tambahan jalan tol, dan 1,3 juta hektare (ha) jaringan irigasi baru. Sebanyak 40 PSN lainnya akan diselesaikan tahun 2024, dan sisanya setelah tahun 2024. Adapun untuk infrastruktur kerakyatan, PUPR menyebutkan membangun 583 jembatan gantung dan tambahan 70 jembatan gantung lagi pada 2024. Selain itu ada 29 proyek pasar, dan masih akan dilanjutkan untuk membangun 30 pasar lagi guna mempercepat perputaran ekonomi masyarakat di daerah-daerah luar Pulau Jawa.

Sejak 2016 hingga tahun 2023, proyek padat karya tunai di semua sektor PUPR ini telah menyerap lapangan kerja bagi lebih dari 5,4 juta orang. Proyek-proyek infrastruktur PSN ini mengubah nasib banyak orang, khususnya masyarakat lokal bisa hidup lebih baik. Salah satunya Bendungan Napun Gete yang terletak di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bendungan yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 23 Februari 2023 ini memiliki luas genangan 99,78 ha. Kepala Unit Pengelola Bendungan Burhan Budi merincikan bahwa selain untuk irigasi, bendungan multifungsi ini juga berfungsi sebagai penyedia air baku di Kabupaten Sikka sebanyak 214 liter per detik, pengendali banjir sebanyak 219 m3/detik dan memiliki potensi pembangkit tenaga listrik sebesar 0,71 megawatt.

Bendungan ini juga bermanfaat untuk pengendali banjir dan lahan konservasi serta pariwisata sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dampak pertumbuhan ekonomi sangat dirasakan khususnya untuk ketangguhan daerah sekitar, memperbaiki pengairan, pariwisata dan lingkungan yang berkelanjutan. Perbaikan-perbaikan infrastruktur lingkungan yang dikerjakan oleh PSN, termasuk penyediaan air, telah menciptakan iklim usaha berkelanjutan yang dapat meningkatkan daya tarik daerah.

Proyek senilai Rp880 miliar ini telah memberikan banyak manfaat pada pembangunan Kabupaten Sikka dan sekitarnya. Pasalnya, ketersediaan air memang menjadi kunci pembangunan di NTT yang memiliki curah hujan lebih rendah dibanding daerah lain. Untuk itu perlu dibangun banyak bendungan agar dapat mengatasi krisis air yang dibutuhkan untuk air minum dan pertanian.

Contoh infrastruktur PSN lainnya yakni pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Semarang Barat yang memberikan dampak signifikan pada kehidupan masyarakat sekitar. Proyek ini mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, yang secara langsung berdampak pada kesehatan masyarakat. Air bersih dapat mengurangi risiko penyakit dan infeksi yang dapat timbul akibat konsumsi air yang tidak layak.

Selain itu, akses terhadap air bersih juga akan membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan produktivitas.

Proyek PSN SPAM Semarang Barat--jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan--memiliki potensi untuk membawa perubahan positif secara signifikan bagi masyarakat Semarang dari segi sosial dan ekonomi.

SPAM Semarang Barat dapat meningkatkan layanan air minum sebanyak 70.000 sambungan rumah (SR) atau setara 350.000 jiwa dengan kapasitas 1.000 liter/detik. Kehadiran SPAM ini diharapkan dapat menjawab permasalahan krisis air bersih dan penurunan permukaan tanah karena penggunaan air tanah di Kota Semarang.

Pembangunan infrastruktur yang merata dan memadai dapat memberikan efek domino terhadap sektor lain, termasuk menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia.

Pada akhirnya, hal ini akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mencapai negara maju.


Peningkatan mutu SDM melalui PSN

Untuk mencapai cita-cita pembangunan yang merata, pemerintah juga tidak bisa mengesampingkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu diperlukan adanya program peningkatan kualitas SDM untuk menunjang pemerataan pembangunan. Direktur SDM dan Pengembangan Kapasitas Komite KPPIP Satryo Soemantri Brodjonegoro menilai PSN juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM lewat pendidikan. Salah satunya melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pendidikan sebagai wujud dari investasi bidang pendidikan.

KEK Singhasari telah ditetapkan sebagai KEK Pendidikan pertama di Indonesia. KEK yang terletak di Malang, Jawa Timur, ini telah menjajaki kemitraan dengan King's College London (KCL). Fokusnya, melalui pendidikan, nantinya KEK ini mampu mencetak SDM-SDM yang andal dalam bidang teknologi. Selain tetap menggencarkan perbaikan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan, guna menutup kesenjangan SDM pemerintah terus melakukan kerja sama dengan berbagai platform teknologi raksasa seperti Apple dan Microsoft.

Ambisi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM, khususnya di bidang teknologi. Hal ini patut diberikan dukungan mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat maka harus diimbangi dengan SDM yang mumpuni. Apabila Pemerintah tidak melakukan “jemput bola”, justru perkembangan pesat teknologi itu sendiri yang akan memperlebar, bahkan melahirkan kesenjangan baru di Indonesia.

Sejauh ini, dengan segala insentif fasilitas fiskal yang diberikan, KEK semestinya punya banyak ruang untuk tumbuh lebih tinggi dibandingkan kawasan yang lain. Saat ini capaian kinerja KEK dapat diukur dari dua indikator, yakni realisasi investasi yang tercatat telah mencapai Rp167,2 triliun dan capaian pembukaan lapangan kerja baru sebanyak 113.038 orang.

Bagaimanapun, guna merealisasikan pemerataan, diperlukan kolaborasi yang solid antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Sebetulnya kesiapan pemerintah daerah melaksanakan proyek PSN memegang peran vital dalam penyelesaian proyek. Di samping itu, pembebasan lahan juga menjadi syarat yang harus diperhatikan oleh Pemerintah agar tak memicu konflik di masyarakat.

Pun demikian, pada hakikatnya tujuan dari perencanaan pelaksanaan pemerataan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, guna meningkatkan kesejahteraan diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata untuk setiap wilayah tanpa adanya perbedaan.

PSN bukan hanya tentang beton dan aspal, melainkan ihwal impian dan harapan. Proyek-proyek PSN lebih dari sekadar cetak biru pembangunan, tetapi menjadi bukti kesungguhan negara dalam mewujudkan kesetaraan.

Kesetaraan yang melampaui batas-batas geografis untuk membangun Indonesia yang lebih merata, inklusif, dan berdaya saing.

















 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2023