"Nanti akan ada jawaban dari saya terkait tuntutan dokter dan nakes karena masih dalam proses pembahasan dengan Pemprov Maluku," kata Nazarudin di Ambon, Senin.
Dia juga meminta para dokter dan nakes untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, baik pasien rawat inap maupun yang rawat jalan.
"Aksi demo hari ini akan saya laporkan juga ke Pak Sekda, apalagi DIPA kita untuk tahun depan sudah ke luar dan bisa kita cairkan untuk dua pekan ke depan," ujarnya.
Sehingga yang melakukan aksi demo minta dibuat absen sebagai bukti termasuk tuntutan aksi untuk diajukan, sekaligus sebagai dasar untuk pemeriksaan Inspektorat.
"Uang itu kita lagi cari tempat dudukannya, makanya kita rapat terus hari ini," ucap Nazarudin.
Dalam aksi tersebut, dr. Winny Leiwakabessy SpPA mengatakan, aksi ini terjadi secara spontan dengan melibatkan dokter spesialis, dokter umum, para perawat hingga honorer daerah untuk menuntut hak mereka.
Sementara dr. Isabella Hulisellan SPFK mengatakan, aksi mogok ini akan berlangsung hingga ada kejelasan pembayaran jasa nakes berupa BPJS Kesehatan 2020-2023 sebesar Rp22,5 miliar, Jasa Perda berupa Medical Chek Up (MCU) 2021-2023 Rp2,1 miliar, serta Jasa COVID-19 tahun 2022-2023 Rp1,3 miliar.
"Semuanya tidak akan melakukan kegiatan mulai dari dokter ahli, dokter umum, hingga perawat," tandasnya.
Para dokter mengatakan kalau jasa BPJS Kesehatan yang ditunggu-tunggu ini sudah diskusikan sejak jauh-jauh hari sampai sudah ada pertemuan dengan Komisi IV DPRD Maluku pada 1 September 2023.
Rencananya jasa nakes ini masuk dalam anggaran perubahan APBD Maluku 2023 namun tiba-tiba disebutkan anggaran tersebut tidak terakomodir dalam APBDP 2023.
Kemudian ada lagi instruksi baru agar seluruh dokter dan nakes menandatangani persetujuan pencairan dan sudah dilakukan tetapi faktanya tidak ada realisasi pencairan anggaran dan direktur tidak memberikan klarifikasi yang dipertanyakan dalam grup WahtsApp internal.
Baca juga: Nakes RSUD Haulussy Ambon unjuk rasa tuntut pembayaran hak
Tetapi Nazarudin mengatakan alasan tidak memberikan jawaban dalam grup ini karena manajemen sementara melakukan klarifikasi dengan pimpinan, dalam hal ini dengan Sekda Maluku untuk mengeluarkan uang ini.
"Kita belum tahu hasilnya nanti seperti apa sehingga takut salah lagi memberikan jawaban terlebih dahulu," ucap Nazarudin.
"Kita sudah tanda tangan supaya aman tetapi ternyata tidak begitu dan setiap pengeluaran uang itu, yang bertanggung jawab adalah saya bersama bendahara dan PPK," katanya lagi.
Makanya seluruh tenaga dokter dan tenaga medis maupun honorer daerah diminta bersabar untuk satu atau dua hari ke depan dan dirinya hendak melanjutkan rapat dengan Sekda Maluku.
Nazarudin mengakui tidak terakomodirnya anggaran untuk pembayaran BPJS Kesehatan dalam APBDP 2023 karena dirinya saat itu sedang menemani Gubernur Maluku dan Sekda ke Banda Naira sehingga diperintahkan kepada Wakil Direktur RSUD Haulussy dan yang membidangi bagian program.
"Di Pulau Banda Naira itu adalah masalah WiFi sehingga komunikasi agak sulit dan persoalan ini kemungkinan akibat keterlambatan kita memasukkan data, tetapi kita sudah berusaha dan jawaban untuk pertanyaan saudara seperti itu, gampang kan ?," ujarnya.
Baca juga: Nakes RSUD Dr Haulussy Ambon tutup layanan, imbas gaji belum dibayar
Sementara dr. Elna Anakotta Sp M yang merupakan salah satu mantan Wakil Direktur di RSUD Haulussy mengatakan, dirinya dicopot dari jabatan karena tidak memenuhi keinginan Nazaruddin yang baru bertugas meminta sebuah mobil dinas yang lebih besar.
"Setiap perjalanan dinas yang bersangkutan juga sering meminta kwitansi kosong," tandasnya.
Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
