“Jangan takut melapor, sekarang kita punya payung hukum kita berikan pendampingan tidak hanya korban dan keluarga, tapi teman-teman yang melihat dan mendengar kami harapkan partisipasinya untuk melapor, karena yang melapor aman identitasnya, kita bisa berikan perlindungan yang baik,” kata dia di sela-sela peringatan Hari Ibu di Denpasar, Bali, Senin.
Bintang Puspayoga, panggilan akrabnya, mengatakan layanan cepat ini mulai terintegrasi dengan pemerintah daerah tahun 2023, sehingga mereka akan terus melakukan sosialisasi ke akar rumput agar semakin banyak laporan yang bisa segera ditangani.
Sejauh ini, setiap ada laporan yang masuk, maka daerah akan menangani terlebih dahulu, kemudian dilakukan koordinasi dengan Kementerian PPPA untuk menentukan tindak lanjut yang harus diambilalih pemerintah pusat atau cukup di daerah.
Menteri PPPA menyadari bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es, di mana masih banyak kasus belum terungkap dan membutuhkan peran banyak pihak.
Baca juga: KemenPPPA angkat isu kesehatan jantung dalam peringatan Hari Ibu
Bintang mensyukuri bahwa belakangan kasus-kasus ini muncul ke permukaan melalui media sosial, menurutnya ini justru kabar baik karena masyarakat berani melapor dan percaya bahwa pemerintah hadir dengan dibantu payung hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
“Kalau disimak, sekarang sudah berani istri melaporkan suami yang menyetubuhi anak, terungkap ayah dan anak kandung punya dua anak, artinya kasus yang terungkap meningkat. Justru bagi kami patut syukuri karena semakin banyak kasus terlapor kita bisa memberikan keadilan kepada korban dan efek jera kepada pelaku,” ujarnya.
Dalam setahun, ribuan kasus masuk ke data Kementerian PPPA, selain mensosialisasikan layanan SaPA 129, mereka mencoba merangkai program edukasi seperti dare to speak up atau berani bicara, menurutnya jika masih ada keraguan untuk melapor maka kasus kekerasan akan terus terulang.
Selain itu pemberdayaan dari sisi sosial dan ekonomi menjadi penting, Bintang melihat ketika perempuan sudah berdaya maka kasus-kasus dapat ditekan, namun upaya yang harus dilakukan tentu berbeda tiap daerah di Indonesia karena kondisi lingkungan yang tak bisa disamakan.
Untuk mengenal model-model edukasi yang sesuai ini, Menteri PPPA menyasar desa-desa agar segera merancang desa ramah perempuan dan peduli anak.
“Model yang terwujud ini kita harapkan direplikasi di desa/kelurahan karena bagaimanapun juga kalau berbicara regulasi, kebijakan, itu sudah cukup banyak terhadap perempuan dan anak, ini kan mendaratnya di lapangan yang masih menjadi PR,” kata Bintang.
Baca juga: Menteri PPPA ajak perempuan Indonesia teladani perjuangan pahlawan
Baca juga: Menteri PPPA : Penting ruang publik aman bagi perempuan
Baca juga: Bintang: Perlindungan perempuan & anak investasi masa depan lebih baik
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
