Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama TNI/Polri setempat melakukan persiapan untuk penanggulangan bencana banjir, dengan menggelar apel kesiapsiagaan personel dan peralatan penanggulangan bencana banjir di Lapangan Tidayu Makodam XII/Tanjungpura, Rabu.

"Pada apel hari ini di ikuti 500 orang personel gabungan yang terdiri atas Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI/Polri, dan berbagai instansi lainnya," kata Pj Gubernur Kalbar Harisson di Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Rabu.

Harisson mengatakan bahwa apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana perlu dilakukan untuk mengetahui kesiapan personel dan peralatan sebagai bagian dari upaya pencegahan dalam menghadapi bencana.

"Dengan apel kesiapsiagaan pada hari ini, mari kita berkomitmen untuk berkoordinasi, bersinergi, dan bersiaga agar potensi dampak bencana banjir dapat diminimalisasi sehingga tidak mengakibatkan kerugian harta dan jiwa bagi masyarakat," tuturnya.

Menurutnya, pada tahun 2023 telah terjadi bencana banjir di beberapa wilayah di Kalimantan Barat. Kejadian ini jelas merugikan masyarakat terdampak yang berakibat pada kerusakan rumah, baik ringan maupun berat.

Berdasarkan data informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa sejak tanggal 11 sampai 20 Desember 2023 hari ini, daerah Sanggau, Bengkayang, Ketapang, Singkawang, Landak, Melawi, Sanggau, Sekadau, dan Sintang merupakan wilayah rawan banjir.

"Mulai hari ini sampai dengan 22 Desember 2023, wilayah Kalimantan Barat berpotensi hujan lebat dengan kategori waspada, khususnya Kubu Raya, Mempawah, dan Bengkayang," katanya.

Harisson juga mengatakan, penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab seluruh pihak, baik pemerintah pusat, daerah, unsur TNI/Polri, serta elemen masyarakat. Kesiapsiagaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen bencana secara terpadu.

"Kesiapsiagaan menjadi langkah bagi masyarakat baik secara individu atau kelompok agar memiliki kemampuan fisik dan psikis saat menghadapi bencana. Ada perubahan paradigma dalam menanggulangi bencana setelah beberapa kali negeri ini dilanda musibah yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian di masyarakat," katanya

Saat ini, lanjutnya, penanggulangan bencana merupakan aksi yang diprioritaskan pada fase prabencana dan bukan pada fase tanggap darurat. Semua kegiatan yang berada dalam lingkup pra bencana lebih diutamakan.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023